<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Sila’ Pakandean terhadap pelaku perusakan makam di Kabupaten Toraja Utara serta mengkaji bentuk pertimbangan lembaga adat dan keluarga korban dalam menentukan jenis sanksi adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan To Parengnge’, hakim adat, dan masyarakat disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat Sila’ Pakandean dilaksanakan melalui musyawarah adat (rapu’) yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Pertimbangan utama dalam penentuan sanksi meliputi tingkat pelanggaran, dampak sosial, serta kesepakatan komunitas adat. Dengan demikian, sanksi adat Sila’ Pakandean berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat Toraja serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. This research aims to analyze the customary sanctions of the Sila' Pakandean against perpetrators of tomb destruction in North Toraja Regency and examine the considerations of customary institutions and the victims' families in determining the type of customary sanctions. The research method used is empirical juridical, namely examining law in its concrete meaning by examining how it operates within the community. Data were obtained through in-depth interviews with To Parengnge', customary judges, and the community, accompanied by observation and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the customary sanctions of the Sila' Pakandean is carried out through customary deliberation (rapu') which emphasizes restoring social balance, respect for ancestors, and reconciliation between the perpetrators and the victims' families. The main considerations in determining sanctions include the severity of the violation, the social impact, and the agreement of the indigenous community. Therefore, the Sila' Pakandean customary sanctions serve as an effective conflict resolution mechanism in maintaining harmony within the Torajan community and preserving local wisdom.]]>
