<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan asal usul anak dalam Perkara Nomor 486/Pdt.P/2025/PA.Mks. Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dianggap sah secara agama Islam karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi negara karena tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta didukung oleh berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap bisa mendapatkan pengakuan hukum melalui mekanisme penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, selama dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sah. Oleh karena, kedua orang tuanya telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pengadilan agama menetapkan status anak sah. Penetapan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam hal hak atas identitas, pengakuan ayah, nafkah, serta hak keperdataan lainnya. This study aims to analyze the legal position of children born from unregistered marriages and examine the judge's legal considerations on the determination of the origin of children in Case Number 486/Pdt.P/2025/PA.Mks. Unregistered marriages (nikah siri) are considered valid in Islamic religion because they meet the principles and conditions of marriage. However, the marriage does not have legal force in state administration because it is not recorded in accordance with the applicable laws and regulations. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case study approaches, and is supported by various primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study show that children born from unregistered marriages can still get legal recognition through the mechanism of determining the origin of children at the Religious Court, as long as it can be proven that the marriage is valid. Because both parents have remarried at the Office of Religious Affairs (KUA), the religious court determines the status of legal children. This determination provides certainty and legal protection for children, especially in terms of the right to identity, paternal recognition, alimony, and other civil rights.]]>
