Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara wanprestasi serta menilai kesesuaiannya dengan Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan asas audi et alteram partem dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, asas, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan verstek didasarkan pada telah dilakukannya pemanggilan terhadap para tergugat secara sah dan patut serta ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan bukti yang diajukan penggugat, khususnya dokumen yang membuktikan adanya hubungan utang-piutang, pemberian somasi, dan kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan. Ditinjau dari asas audi et alteram partem, putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip mendengar kedua belah pihak karena tergugat telah memperoleh kesempatan untuk hadir dan menggunakan hak pembelaannya. Meskipun demikian, hakim tetap harus memastikan bahwa unsur wanprestasi terbukti berdasarkan pemeriksaan bukti yang objektif dan menyeluruh. Dengan demikian, penerapan verstek harus tetap mengedepankan keseimbangan antara efektivitas proses peradilan, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak para pihak.
Copyrights © 2026