<![CDATA[Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pasal 23 memberikan hak dan/atau kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati, kemudian menganalisis pelaksanaannya berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam Siyasah Tanfidziyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan tipe deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan sejumlah pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, asesmen, bantuan sosial, pemberian alat bantu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta monitoring dan evaluasi. Namun, pelaksanaan Pasal 23 belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan ketepatan dan pemutakhiran data, keterbatasan penerima bantuan, mekanisme administratif, koordinasi, pemerataan pelayanan, dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan faktual penyandang disabilitas. Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan tersebut telah menunjukkan prinsip amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab, tetapi prinsip keadilan substantif masih perlu diperkuat agar pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat diberikan secara lebih merata dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.]]>
