Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANTARA DAKWAH DAN FATWA: DIALEKTIKA OTORITAS KEAGAMAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT KONTEMPORER Marhadi Muhayar; Taufan Azhari; Hanif Hanif; Dede Yasin; Ahmad Dzikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1818

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempati posisi strategis dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia melalui dua fungsi utama yang saling berkelindan: dakwah sebagai upaya penyebaran nilai-nilai Islam, dan fatwa sebagai respons normatif atas persoalan aktual yang dihadapi umat. Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas dakwah dan fatwa MUI secara terpisah—sebagian berfokus pada metodologi dan kedudukan hukum fatwa, sebagian lain pada dimensi komunikasi dakwah—sehingga relasi dialektis antara keduanya sebagai satu sistem otoritas keagamaan belum banyak dielaborasi secara eksplisit. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dakwah dan fatwa MUI sebagai dua wajah dari satu otoritas keagamaan yang saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, artikel ini menelaah dokumen resmi MUI, kumpulan fatwa, serta literatur akademik terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi dakwah MUI bersifat preventif dan edukatif, sedangkan fungsi fatwa bersifat responsif dan solutif; keduanya membentuk satu siklus yang saling menguatkan meski diwarnai tantangan berupa keterbatasan daya ikat fatwa, keberagaman mazhab, dan potensi politisasi kelembagaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas MUI dalam menjawab problematika umat bergantung pada kemampuannya memadukan otoritas normatif fatwa dengan daya jangkau komunikatif dakwah, tanpa mengorbankan independensi dan prinsip-prinsip syariah.
Sharia Cooperatives in Indonesia: A Study of History, Law, Products, and Operations Muhammad Iqbal Badrudin; Taufan Azhari; Muhammad Aris; Qusyaeri Aziz; Ahmad Mubarok
Annujum: Journal of Humaniora and Law Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Konsultan Jurnal Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63738/annujum.v2i4.39

Abstract

Sharia cooperatives (Koperasi Syariah) are an institutional instrument of Islamic economics in Indonesia that combine the cooperative principle of mutual assistance with the prohibition of riba and profit-sharing. This article describes the historical development, legal foundations, products, and operational mechanisms of sharia cooperatives using a descriptive-qualitative, library-research method covering regulations, DSN-MUI fatwas, and Islamic economics literature. Findings show sharia cooperatives grew from the roots of national cooperatives and the Baitul Maal wa Tamwil (BMT) movement since the early 1990s, before gaining legal formalization through Ministry of Cooperatives and SMEs regulations in 2004, 2015, and 2023. Their legal basis is twofold: Islamic law and national legislation. Products include fund collection (wadiah, mudharabah), financing (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, salam, istishna), and services (wakalah, kafalah, hawalah), complemented by a social function through Baitul Maal and supervised by a Sharia Supervisory Board (DPS). The study recommends strengthening governance, digitalizing services, and harmonizing regulations.