Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana
Raiza Chiquitita Fadillah
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Waris Minangkabau Dengan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Raiza Chiquitita Fadillah; M. Kholil Nawawi; Ikhwan Hamdani
Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana Vol. 6 No. 2 (2026): Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/diversityjournal.v6i2.24118

Abstract

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia menimbulkan perbedaan prinsip antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui comparative approach dan conceptual approach. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencegah terjadinya sengketa waris. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum, sistem kekerabatan, kedudukan ahli waris, serta pola kepemilikan harta warisan. Hukum waris Islam menerapkan sistem bilateral dengan pembagian harta secara individual berdasarkan ketentuan faraidh, sedangkan hukum waris Minangkabau menggunakan sistem matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penerima utama harta pusaka tinggi secara kolektif. Dengan demikian, kedua sistem hukum menunjukkan karakteristik berbeda, namun tetap berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga.
Co-Authors Ikhwan Hamdani M. Kholil Nawawi