<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kota Cilegon, salah satu daerah percontohan implementasi SIPD sejak Tahun Anggaran 2021. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan desain studi kasus kualitatif dan metode deskriptif, serta dianalisis melalui empat dimensi persyaratan implementasi kebijakan kemampuan penerjemahan, sumber daya, keterbatasan jumlah aktor, dan akuntabilitas—yang dilengkapi dengan konsep kesenjangan desain-realitas dari Heeks. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan sembilan informan di tiga tingkat pemerintahan, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan validitas yang diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah mapan pada tingkat prosedural namun belum tuntas pada tingkat substantif: kebijakan tersebut telah berhasil diterjemahkan ke dalam aturan sistem dan rutinitas kerja, namun belum sepenuhnya dipahami logika dasar kebijakannya; sumber daya yang paling menentukan kelancaran operasional berada di luar kendali pemerintah kota; serta pemusatan pelaksana pada segelintir aktor menciptakan risiko baru berupa hilangnya pemisahan fungsi pada beberapa unit pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas proposisi Gerston mengenai keterbatasan jumlah aktor menjadi hubungan yang bersifat optimal, bukan monotonik, serta mengusulkan penambahan indikator kesesuaian identitas pengguna pada dimensi akuntabilitas]]>
