This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum
Elok Alfiyanti
Universitas Tadulako

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Limbah Di Desa Towiora: Challenges in Enforcing the Law Against Corporations in a Waste Pollution Case in Towiora Village Elok Alfiyanti; Vivi Nur Qalbi; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i2.1384

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke aliran sungai menjadi permasalahan yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dugaan pencemaran oleh korporasi di Desa Towiora, Kabupaten Donggala menimbulkan penurunan kualitas air sungai serta memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap tindak pencemaran lingkungan oleh korporasi.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi yang membuang limbah ke aliran sungai belum berjalan secara optimal. Penegakan hukum masih didominasi oleh tindakan administratif dan pengawasan dari instansi terkait, sedangkan penerapan sanksi pidana lingkungan belum dilakukan secara maksimal. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap korporasi guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.