<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan dalam praktik masih ditemukan notaris yang membuat dan menandatangani akta di luar wilayah jabatannya sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akta, kekuatan pembuktian, serta tanggung jawab dan sanksi yang dapat dikenakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pelaksanaan penandatanganan akta oleh notaris di luar wilayah jabatan terhadap keabsahan akta autentik serta mengkaji implikasi hukum terhadap derajat keautentikan dan kekuatan pembuktian akta beserta sanksi etik yang dapat dijatuhkan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan atau penandatanganan akta oleh notaris di luar wilayah jabatannya merupakan tindakan yang melampaui kewenangan teritorial (onbevoegdheid ratione loci) dan bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, serta etik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum serta menjaga integritas profesi notaris.]]>
