Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.272
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Legal Reasoning Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Mulawarman Law Review International Journal of Social Service and Research Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Lemhannas RI Journal of Law, Poliitic and Humanities PENA LAW: International Journal of Law Yuris: Journal of Court and Justice Tasyri' Jurnal Serina Abdimas Pancasila Law Review
Adnan Hamid
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN Adnan Hamid
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 2 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i2.2410

Abstract

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Sesungguhnya dari ketiga unsur yang ada tersebut, khususnya unsur pengusaha dan pekerja sangat rentan terjadi perselisihan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) menjadi penting karena undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa perburuhan. Undang-undang ini telah mengakhiri keberadaan suatu panitia yang dibentuk (Adhoc) guna menyelesaikan suatu perselisihan atau yang dikenal dengan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, baik di tingkat daerah (P4D) atau di tingkat pusat (P4P) dan berdirinya pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Keberadaan PHI diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian, dalam menyelesaikan sengekta perburuhan yang terjadi, mengingat prinsip pengadilan yang cepat, murah, sederhana dan berkepastian hukum. Berdasarkan data yang ada, kecenderungan penyelesaian sengketa perburuhan melalui pengadilan terus meningkat, walaupun sebenarnya pengadilan bukanlah satu-satunya jalan guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi. UUPPHI itu sendiri, mengatur 4 macam perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja. Di samping penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan, undang-undang ini memberikan alternatif penyelesaian di luar pengadilan melalui Arbitrase. Untuk penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase ini, memang dibatasi yaitu hanya menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekeija di satu perusahaan. Namun UUPPHI ini, masih memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa perburuhan di luar pengadilan melalui jalan Arbitrase atau dengan kata lain Arbitrase sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perburuhan.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Myrna A. Safitri; Ricca Anggraeni; Adnan Hamid; Kunthi Tridewiyanti
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2 OKTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
“Role Model” Penanaman dan Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila di Universitas Pancasila Hamid, Adnan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.485 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i2.5271

Abstract

Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan. Berbagai upaya, dari hulu ke hilir tetap dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Mulai dari aktor pembentuk kebijakan, sampai dengan ke aktor pelaksana kebijakan itu. Pendidikan Tinggi menjadi sebuah sarana yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada calon lulusan penerus generasi bangsa. Terlebih di tengah derasnya arus globalisasi yang tidak dapat dipungkiri telah membonceng paham radikalisme, terorisme, dan separatisme. Unggahan berbau SARA dapat dengan mudah ditemukan dalam konten media sosial. Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang mengemban nama Pancasila memiliki tanggung jawab penting, untuk terus-menerus mengupayakan langkah-langkah kebijakan strategis dalam hal penanaman nilai-nilai Pancasila untuk pembentukan karakter Mahasiswa. Kebijakan daro Dosen untuk menyampaikan dan menjelaskan dihadapan kelas, atas nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan dari berbagai tokoh selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit baik di awal, ditengah dan atau di akhir perkuliahan. Jadi diperlukan adanya pendekatan historical kepada Mahasiswa bahwa masih ada tokoh-tokoh bahkan dari kalangan milenial yang juga dalam kehidupnnyaupannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
THE EXISTENCE OF IDENTITY VALUE AND IMAGE PROTECTION ON LEGAL FRAMEWORKS OF UNITED STATES OF AMERICA (US) AND UNITED KINGDOM (UK) Hamid, Adnan; Intan, Adilla Meytiara
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 2 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.862 KB) | DOI: 10.56943/jlte.v1i2.62

Abstract

This research aims to examine the existence of identity value and image protection along with their commercialization by comparing legal frameworks between the United States of America (the US) and the United Kingdom (the UK). The applied methodology is socio-legal approach: Primary sources will be utilized to compare the Right of Publicity’s legal framework in each chosen country, as well as secondary sources, which will be used to develop this author’s understanding of the primary sources, will be crucial to answer the research question. The result of this research stated that The Right of Publicity is a subset of the Right to Privacy specifically guarantee individual to control the commercialization of his identity while providing the remedy for unauthorized commercialization by a third party. English courts and law explicitly dismissed any personality right moreover a general free- standing Right of Publicity. The discussion of the Right of Publicity in the US behaves towards the natural aspect of the right, whether to label the right as property or as personal right. It can be concluded that, The United States approach overprotect the individual’s right to control his identity by banning any commercial use of any characteristics which the public can associate with. On the contrary, the UK still refuse to provide a name to protect the appropriation of one’s identity.
ATTEMPTION OF BRAND PROTECTION FROM THE EQUALITY OF BRAND INFRINGEMENT: A Case Study of Indonesian Supreme Court Decision No. 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 Rini, Dian Puspito; Hamid, Adnan; Dwi Sasongko, Baried
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 1 Issue 2 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.83 KB) | DOI: 10.56943/jcj.v1i2.131

Abstract

The dispute over the brand infringement from the use of word 'Strong' by PT Unilever Indonesia, Tbk on their oral care product, 'Pepsodent Strong 12 Jam' has the same name as 'Strong' on the product belonging to Hardwood Private Limited (holding company of the Orang Tua Group). Indonesian Supreme Court Decision on March 30, 2021 No. 332K/Pdt.Sus-HKI/2021, they do not provide legal protection for the first registrant of strong mark and legal certainty for registered brand owners and this is contrary to the passive judges principle in the KUHAP (Criminal Procedure Code). The word of 'Strong' has a distinguishing power with the brand 'Pepsodent Strong 12 Jam'. The brand naming 'Strong' is formed from a descriptive word which is a common word in a foreign language which has a certain meaning and the owner of the registered brand cannot monopolize it. The TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) agreement provides exceptions for brand protection based on fair use principles contained in brand dispute jurisprudence involving common words. This research method is normative research through a legal approach. The comprehension and regulation will be reviewed on Law No. 20/2016 concerning of Marks and Geographical Indications and HIR (Herzien Inlandsch Reglement). The word 'Strong' is an adverb, which means 'in a strong or forceful manner' which is quoted from Merriem Webster. Therefore, using its word is public property and it can be used by everyone,but not for personal used.
LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC ACCOUNTANTS AGAINST FAILURE TO DETECT FINANCIAL REPORTING FRAUD Subri, Anderson; Surono, Agus; Hamid, Adnan
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 2 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i2.1200

Abstract

The purpose of this study is to explore the ideal concept of professional legal protection in protecting the public interest from financial reporting fraud. The research employed a normative juridical law method, focusing on doctrinal legal research, to gather comprehensive insights into the challenges and perceptions surrounding legal protections for public accountants. Thematic analysis categorized the findings to provide a coherent understanding of the gaps and challenges in the current legal system, ultimately striving to enhance the legal framework surrounding the Public Accountant profession. The evaluation of potential reforms based on principles of justice offers a pathway toward enhancing the legal system surrounding the public accounting profession.
Employee Company Share Owner Layoff in Indonesia: Problem and Solution from Business Judgment Rule Perspective Musimin, Suyono; Hamid, Adnan; Irwansyah, Irwansyah; Iriantoro, Agung; Benjamin, Irfan
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1681

Abstract

Indonesia protects workers who experience layoffs by providing severance pay, award money, or resolving industrial relations disputes through litigation. This study aims to map the problem and the legal solution regarding termination of employment for employees who are also shareholders in the company where they work. The research in this article employed Normative Juridical and the problem approach used in writing this research consists of two approaches: the statute approach and the conceptual approach. Share ownership by employees through Employee Stock Option Program will give employees a dual status, namely as workers and owners of the company. Termination of employment carried out by the company against shareholders is problematic. On the one hand, there is an employment relationship between the employee and the company, on the other hand, there is also a relationship between the employee as a shareholder and the company. As a civil law country, Indonesia has also adopted business judgement rule as implemented in limited liability company law, which emphasises the role and responsibilities of the company's organs and is valid until now. Business judgement rule as a guideline and instruction for the Board of Directors in making business decisions where the Board of Directors must always uphold the principles of prudence, good faith, solely for the interests of the company, subject to the provisions of the articles of association and laws and regulations.  
Discrepancies Between Legal Norms and Practices in the Protection of Notaries Santoso, Roni Joyo; Hamid, Adnan
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.284

Abstract

This study examines the legal protection afforded to notaries in the execution of their official duties, particularly in the context of criminal legal proceedings. Utilizing a normative legal approach and detailed case analysis, the research reveals that the current legal protection mechanisms for notaries remain suboptimal, largely due to the inadequate enforcement of Article 66 of the Notary Law. The frequent criminalization of notaries is attributed to ambiguous distinctions between ethical breaches, administrative violations, and criminal offenses. Although the Notary Honorary Council (MKN) is designated to serve as an initial filter in such matters, its role is frequently overlooked by law enforcement agencies. This study advocates for the strengthening of the MKN’s authority, the development of integrated procedural guidelines, and the harmonization of relevant laws and regulations to ensure more effective and equitable legal protection for notaries. The findings aim to inform future legal reforms focused on safeguarding the integrity of the notary profession.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Safitri, Myrna A.; Anggraeni, Ricca; Hamid, Adnan; Tridewiyanti, Kunthi
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
Discrepancies Between Legal Norms and Practices in the Protection of Notaries Santoso, Roni Joyo; Hamid, Adnan
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.284

Abstract

This study examines the legal protection afforded to notaries in the execution of their official duties, particularly in the context of criminal legal proceedings. Utilizing a normative legal approach and detailed case analysis, the research reveals that the current legal protection mechanisms for notaries remain suboptimal, largely due to the inadequate enforcement of Article 66 of the Notary Law. The frequent criminalization of notaries is attributed to ambiguous distinctions between ethical breaches, administrative violations, and criminal offenses. Although the Notary Honorary Council (MKN) is designated to serve as an initial filter in such matters, its role is frequently overlooked by law enforcement agencies. This study advocates for the strengthening of the MKN’s authority, the development of integrated procedural guidelines, and the harmonization of relevant laws and regulations to ensure more effective and equitable legal protection for notaries. The findings aim to inform future legal reforms focused on safeguarding the integrity of the notary profession.
Co-Authors Adilla Meytiara Intan Agung Iriantoro Agus Surono Akkapin, Supaphorn alma, aurellia Arsil, Thomas athalla, muhammad fakhri Bagja, Muhammad Soleh Bahuri, Firli Benjamin, Irfan Budi Joyo Santoso Deswanta, Andi Dwi Sasongko, Baried Fitra, Deni Hamidah, Wanda Hendriadi, Martin Triadmaja Irwansyah Irwansyah Joyo Santoso, Budi Komandoko, Kukuh Kunthi Tridewiyanti Kurniawan, Yunan Prasetyo Musimin, Suyono Myrna A. Safitri, Myrna A. Myrna Asnawati Safitri Nurhadi, Dedi Octaviani, Rury Rangsimanop, Phattharawadee Ricca Anggraeni Rini, Dian Puspito Santoso, Roni Joyo Silverius Y. Soeharso Simatupang, Alan Yohansyah Sonyendah Retnaningsih, Sonyendah Suasoongnern, Sineenart Subri, Anderson Syahrina R, Nurul Ain Widhayaka, Unggul Wibawa