Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Legal Reasoning Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Mulawarman Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Social Service and Research Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement PENA LAW: International Journal of Law Yuris: Journal of Court and Justice
Adnan Hamid
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN Adnan Hamid
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 2 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i2.2410

Abstract

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Sesungguhnya dari ketiga unsur yang ada tersebut, khususnya unsur pengusaha dan pekerja sangat rentan terjadi perselisihan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) menjadi penting karena undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa perburuhan. Undang-undang ini telah mengakhiri keberadaan suatu panitia yang dibentuk (Adhoc) guna menyelesaikan suatu perselisihan atau yang dikenal dengan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, baik di tingkat daerah (P4D) atau di tingkat pusat (P4P) dan berdirinya pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Keberadaan PHI diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian, dalam menyelesaikan sengekta perburuhan yang terjadi, mengingat prinsip pengadilan yang cepat, murah, sederhana dan berkepastian hukum. Berdasarkan data yang ada, kecenderungan penyelesaian sengketa perburuhan melalui pengadilan terus meningkat, walaupun sebenarnya pengadilan bukanlah satu-satunya jalan guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi. UUPPHI itu sendiri, mengatur 4 macam perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja. Di samping penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan, undang-undang ini memberikan alternatif penyelesaian di luar pengadilan melalui Arbitrase. Untuk penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase ini, memang dibatasi yaitu hanya menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekeija di satu perusahaan. Namun UUPPHI ini, masih memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa perburuhan di luar pengadilan melalui jalan Arbitrase atau dengan kata lain Arbitrase sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perburuhan.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Myrna A. Safitri; Ricca Anggraeni; Adnan Hamid; Kunthi Tridewiyanti
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2 OKTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
“Role Model” Penanaman dan Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila di Universitas Pancasila Hamid, Adnan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.485 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i2.5271

Abstract

Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan. Berbagai upaya, dari hulu ke hilir tetap dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Mulai dari aktor pembentuk kebijakan, sampai dengan ke aktor pelaksana kebijakan itu. Pendidikan Tinggi menjadi sebuah sarana yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada calon lulusan penerus generasi bangsa. Terlebih di tengah derasnya arus globalisasi yang tidak dapat dipungkiri telah membonceng paham radikalisme, terorisme, dan separatisme. Unggahan berbau SARA dapat dengan mudah ditemukan dalam konten media sosial. Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang mengemban nama Pancasila memiliki tanggung jawab penting, untuk terus-menerus mengupayakan langkah-langkah kebijakan strategis dalam hal penanaman nilai-nilai Pancasila untuk pembentukan karakter Mahasiswa. Kebijakan daro Dosen untuk menyampaikan dan menjelaskan dihadapan kelas, atas nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan dari berbagai tokoh selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit baik di awal, ditengah dan atau di akhir perkuliahan. Jadi diperlukan adanya pendekatan historical kepada Mahasiswa bahwa masih ada tokoh-tokoh bahkan dari kalangan milenial yang juga dalam kehidupnnyaupannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
THE EXISTENCE OF IDENTITY VALUE AND IMAGE PROTECTION ON LEGAL FRAMEWORKS OF UNITED STATES OF AMERICA (US) AND UNITED KINGDOM (UK) Hamid, Adnan; Intan, Adilla Meytiara
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 2 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.862 KB) | DOI: 10.56943/jlte.v1i2.62

Abstract

This research aims to examine the existence of identity value and image protection along with their commercialization by comparing legal frameworks between the United States of America (the US) and the United Kingdom (the UK). The applied methodology is socio-legal approach: Primary sources will be utilized to compare the Right of Publicity’s legal framework in each chosen country, as well as secondary sources, which will be used to develop this author’s understanding of the primary sources, will be crucial to answer the research question. The result of this research stated that The Right of Publicity is a subset of the Right to Privacy specifically guarantee individual to control the commercialization of his identity while providing the remedy for unauthorized commercialization by a third party. English courts and law explicitly dismissed any personality right moreover a general free- standing Right of Publicity. The discussion of the Right of Publicity in the US behaves towards the natural aspect of the right, whether to label the right as property or as personal right. It can be concluded that, The United States approach overprotect the individual’s right to control his identity by banning any commercial use of any characteristics which the public can associate with. On the contrary, the UK still refuse to provide a name to protect the appropriation of one’s identity.
ATTEMPTION OF BRAND PROTECTION FROM THE EQUALITY OF BRAND INFRINGEMENT: A Case Study of Indonesian Supreme Court Decision No. 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 Rini, Dian Puspito; Hamid, Adnan; Dwi Sasongko, Baried
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 1 Issue 2 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.83 KB) | DOI: 10.56943/jcj.v1i2.131

Abstract

The dispute over the brand infringement from the use of word 'Strong' by PT Unilever Indonesia, Tbk on their oral care product, 'Pepsodent Strong 12 Jam' has the same name as 'Strong' on the product belonging to Hardwood Private Limited (holding company of the Orang Tua Group). Indonesian Supreme Court Decision on March 30, 2021 No. 332K/Pdt.Sus-HKI/2021, they do not provide legal protection for the first registrant of strong mark and legal certainty for registered brand owners and this is contrary to the passive judges principle in the KUHAP (Criminal Procedure Code). The word of 'Strong' has a distinguishing power with the brand 'Pepsodent Strong 12 Jam'. The brand naming 'Strong' is formed from a descriptive word which is a common word in a foreign language which has a certain meaning and the owner of the registered brand cannot monopolize it. The TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) agreement provides exceptions for brand protection based on fair use principles contained in brand dispute jurisprudence involving common words. This research method is normative research through a legal approach. The comprehension and regulation will be reviewed on Law No. 20/2016 concerning of Marks and Geographical Indications and HIR (Herzien Inlandsch Reglement). The word 'Strong' is an adverb, which means 'in a strong or forceful manner' which is quoted from Merriem Webster. Therefore, using its word is public property and it can be used by everyone,but not for personal used.
LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC ACCOUNTANTS AGAINST FAILURE TO DETECT FINANCIAL REPORTING FRAUD Subri, Anderson; Surono, Agus; Hamid, Adnan
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 2 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i2.1200

Abstract

The purpose of this study is to explore the ideal concept of professional legal protection in protecting the public interest from financial reporting fraud. The research employed a normative juridical law method, focusing on doctrinal legal research, to gather comprehensive insights into the challenges and perceptions surrounding legal protections for public accountants. Thematic analysis categorized the findings to provide a coherent understanding of the gaps and challenges in the current legal system, ultimately striving to enhance the legal framework surrounding the Public Accountant profession. The evaluation of potential reforms based on principles of justice offers a pathway toward enhancing the legal system surrounding the public accounting profession.
Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembuatan Akta Jual Beli Husnawati, Arina; Hamid, Adnan; Samosir, Tetti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.909

Abstract

The role of PPAT in land registration is to assist the Head of the Land Office to carry out certain activities in land registration, one of which is by facilitating and assisting taxpayers in paying BPHTB. The problem in this thesis is regarding the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights and the actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks. This thesis, using normative legal research methods (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights is not regulated in laws and regulations, so it is not the authority of PPAT to make payments of BPHTB tax fees. However, because the PPAT has received the deposit of BPHTB tax fees from his client, the PPAT must be responsible in his position to deposit the BPHTB tax fees, this deposit of BPHTB tax fees is carried out because he has been trusted by his client. The actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks, namely the PPAT can be held criminally responsible for committing a criminal act of embezzlement, civil there is a loss to another person and the PPAT PP and the code of ethics and committing a violation of Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 6 of the PPAT Code of Ethics.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil: (Studi Kasus Putusan Nomor : 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt) Darwin, Merah; Hamid, Adnan; Samosir, Tetty
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1496

Abstract

In the context of sale and purchase deeds, which are one of PPAT’s primary legal products, the application of prudence should not be limited to formal truth—truth based on fulfilling formal or procedural requirements as stipulated by law—without considering the substance or material facts behind it. These material facts are obtained through the application of material truth, which refers to efforts to ensure that all aspects of the deed-making process reflect actual reality so that the resulting legal product achieves perfection in both substance and future impact. Material truth, which produces material facts, also plays a crucial role in legal reform and legal certainty—two inseparable elements in legal practice. From a legal reform perspective, material truth that produces material facts is an urgent need, as there are currently no specific regulations governing its application in the deed-making process. Meanwhile, from a legal certainty standpoint, material facts have a direct impact on preventing potential disputes, both in the short and long term. Thus, applying material truth to obtain material facts in the preparation of sale and purchase deeds can be a concrete step toward creating legal products that are not only dispute-free but also provide justice and sustainable benefits for all related parties. Therefore, a review of existing regulations concerning the duties, obligations, and authorities of PPAT is necessary.
Employee Company Share Owner Layoff in Indonesia: Problem and Solution from Business Judgment Rule Perspective Musimin, Suyono; Hamid, Adnan; Irwansyah, Irwansyah; Iriantoro, Agung; Benjamin, Irfan
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 10 No 1: Mulawarman Law Review - June 2025
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v10i1.1681

Abstract

Indonesia protects workers who experience layoffs by providing severance pay, award money, or resolving industrial relations disputes through litigation. This study aims to map the problem and the legal solution regarding termination of employment for employees who are also shareholders in the company where they work. The research in this article employed Normative Juridical and the problem approach used in writing this research consists of two approaches: the statute approach and the conceptual approach. Share ownership by employees through Employee Stock Option Program will give employees a dual status, namely as workers and owners of the company. Termination of employment carried out by the company against shareholders is problematic. On the one hand, there is an employment relationship between the employee and the company, on the other hand, there is also a relationship between the employee as a shareholder and the company. As a civil law country, Indonesia has also adopted business judgement rule as implemented in limited liability company law, which emphasises the role and responsibilities of the company's organs and is valid until now. Business judgement rule as a guideline and instruction for the Board of Directors in making business decisions where the Board of Directors must always uphold the principles of prudence, good faith, solely for the interests of the company, subject to the provisions of the articles of association and laws and regulations.  
Discrepancies Between Legal Norms and Practices in the Protection of Notaries Santoso, Roni Joyo; Hamid, Adnan
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.284

Abstract

This study examines the legal protection afforded to notaries in the execution of their official duties, particularly in the context of criminal legal proceedings. Utilizing a normative legal approach and detailed case analysis, the research reveals that the current legal protection mechanisms for notaries remain suboptimal, largely due to the inadequate enforcement of Article 66 of the Notary Law. The frequent criminalization of notaries is attributed to ambiguous distinctions between ethical breaches, administrative violations, and criminal offenses. Although the Notary Honorary Council (MKN) is designated to serve as an initial filter in such matters, its role is frequently overlooked by law enforcement agencies. This study advocates for the strengthening of the MKN’s authority, the development of integrated procedural guidelines, and the harmonization of relevant laws and regulations to ensure more effective and equitable legal protection for notaries. The findings aim to inform future legal reforms focused on safeguarding the integrity of the notary profession.
Co-Authors Agung Iriantoro Agus Surono Akkapin, Supaphorn Benjamin, Irfan Darwin, Merah Deswanta, Andi Dwi Sasongko, Baried Fitra, Deni Hendriadi, Martin Triadmaja Husnawati, Arina Intan, Adilla Meytiara Irwansyah Irwansyah Joyo Santoso, Budi Komandoko, Kukuh Kunthi Tridewiyanti Musimin, Suyono Myrna A. Safitri, Myrna A. Myrna Asnawati Safitri Nurhadi, Dedi Rangsimanop, Phattharawadee Ricca Anggraeni Rini, Dian Puspito Samosir, Tetti Samosir, Tetty Santoso, Roni Joyo Silverius Y. Soeharso Simatupang, Alan Yohansyah Sonyendah Retnaningsih, Sonyendah Suasoongnern, Sineenart Subri, Anderson Widhayaka, Unggul Wibawa