Muhammad Ilham Nanda Maulana
Universitas Negeri Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Optimalisasi Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan: Analisis Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi E-Audit di Kabupaten Sidoarjo Najma Syifa Auliya; Muhammad Ilham Nanda Maulana; Eva Hany Fanida
Journal Social Society Vol. 6 No. 4 (2026): Oktober - Desember 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.4.2026.1445

Abstract

Pengawasan keuangan daerah yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal dalam mendukung fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan implementasi sistem e-audit di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi, laporan pengawasan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Inspektorat Daerah dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi dan independensi aparatur, kepatuhan auditee, dukungan anggaran, budaya organisasi, serta kesiapan teknologi. Implementasi e-audit dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengawasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, integrasi data, dan kompetensi digital aparatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan keuangan daerah memerlukan integrasi antara penguatan kelembagaan dan transformasi digital pengawasan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas Inspektorat, penguatan independensi APIP, optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital, serta pengembangan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.