<![CDATA[ABSTRACT The preservation of regional arts and culture faces challenges arising from social change, advances in information technology, and the weakening of intergenerational cultural transmission. Bombana Regency possesses rich Moronene arts and cultural heritage, including the tumburiouw oral tradition, traditional attire, woven crafts, rituals, and various cultural practices embedded in community life. This study aims to analyze the problems of preserving Moronene culture, the urgency of establishing a Regional Regulation Draft (Raperda), its philosophical, sociological, and juridical foundations, and the scope of regulatory provisions required. The study employs normative juridical and empirical juridical approaches (socio-legal), using legal regulations, the academic manuscript, policy documents, scholarly literature, and official reports as research materials. Data were analyzed descriptively and qualitatively through inventory, classification, and examination of the relationship between legal provisions and the actual conditions of Moronene cultural preservation. The findings indicate that the Bombana Regency Government has authority over cultural affairs, but existing preservation policies have not yet been integrated into a specific regional regulatory framework. The proposed regulation is needed to strengthen legal certainty and sustainability through provisions concerning protection, development, utilization, guidance, community participation, funding, and cultural appreciation. The study concludes that strengthening regional regulation should be accompanied by meaningful involvement of the Moronene community to ensure participatory and sustainable cultural preservation. ABSTRAK Pelestarian seni dan budaya daerah menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan melemahnya proses pewarisan budaya antargenerasi. Kabupaten Bombana memiliki kekayaan seni dan budaya Moronene yang mencakup tradisi lisan tumburiouw, pakaian adat, kerajinan anyaman, ritus, serta berbagai praktik budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pelestarian budaya Moronene, urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta ruang lingkup materi muatan yang diperlukan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (socio-legal) dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan pemberitaan resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan keterkaitan antara ketentuan hukum dengan kondisi pelestarian budaya Moronene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, tetapi kebijakan pelestarian yang telah dilakukan belum terintegrasi dalam regulasi daerah khusus. Raperda diperlukan untuk memperkuat kepastian dan keberlanjutan pengaturan melalui ketentuan mengenai pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan penghargaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi daerah perlu disertai pelibatan masyarakat Moronene agar pelestarian budaya berlangsung partisipatif dan berkelanjutan.]]>
