Garuda - Garba Rujukan Digital

Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea Safiuddin, Sahrina
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 3 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) APHA
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dan untuk mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Wewenang Kepala Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan secara umum kewenangan dari lembaga adat.Wewenang pengelolaaan hutan adat tidak disebut secara spesifik tapi digeneralisir dalam wewenang mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat. Wewenang Kepala adat dalam Pengelolaan Hutan Adat belum kuat dan penuh dikarenakan kewenangan pengelolaan hutan adat yang dimiliki oleh kepala adat hanya berlaku efektif ke dalam yaitu bagi Masyarakat Hukum adat Moronene. Kedua, Pengaruh wewenang Kepala adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea sangat besar karena berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Semakin kuat dan penuh kewenangan Kepala Adat berarti keberadaan dan kelangsungan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dirasakan semakin terjamin dan terlindungi. Namun wewenang kepala adat dalam hal ini kurang kuat dan penuh maka jaminan terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea juga lemah. This study aims to determine the authority of the Customary Chief in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning the Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community and to find out its effects on the Moronene Hukaea Laea indigenous peoples. The results showed that First, the authority of the Customary Head based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is regulated in Article 9 paragraph (3) which mentions the authority of customary institutions in general. The authority to manage customary forests is not specifically mentioned but generalized in the authority to manage customary rights and customary assets. The authority of the customary head in the management of customary forests is not yet strong and full because the authority to manage the customary forest owned by the customary head is only effective inward, namely for the Moronene customary law community. Second, the influence of the authority of the customary head in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 for the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is very large because it has a direct influence on the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea indigenous community. The stronger and full authority of the Customary Head means that the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is felt to be increasingly guaranteed and protected. However, the authority of the customary head in this case is less strong and full, so the guarantee for the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea indigenous people is also weak.

Kemampuan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea Menangkal Penyebaran Penyakit di Masa Pandemi COVID-19 Jabalnur, Jabalnur; Safiuddin, Sahrina; Zuliarti, Wa Ode
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i1.15118

Masyarakat hukum adat Moronene Hukae Laea memiliki pandangan yang khas terkait dengan pandemi COVID-19 yaitu diartikan sebagai reaksi atas perbuatan/tindakan manusia yang sudah berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam dan memunculkan bala sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan upacara Montewehi (penyucian kampung). Selain itu juga diperlukan konsistensi dalam menjaga tradisi yang tanpa disadari tradisi ini membentuk siklus hidup yang sehat sehingga dapat menjadi kekuatan dalam menangkal penyakit.

Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tabiu, Ramadan; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.20662

This research discusses the principle of balance in the development of the national criminal law system based on Pancasila towards the renewal of the national criminal code. The National Criminal Law System must be structured or build based on the principle of balance that comes from two pillars, namely the National Legal System section and the National Development section. The National Legal System is oriented to the balance values of Pancasila, namely the values of God (Moral-Religious), Humanistic Values (Humanistic), and Social Values (Nationalistic, democratic and social justice). Meanwhile, the National Development section is oriented towards the balance of development goals that are oriented social defence and social welfare. The two pillars of the development of the National Criminal Law System are in the renewal of the national Criminal Code which underlies the principle of balance in the RKUHP. Some concepts of the principle of balance in the RKUHP are monodualistic balance, balance of legality principle and principle of guilt, balance of formal and material legality principles and balance formal and material wedderechtelijkheid, balance between social defence and social welfare, balance victim and oriented criminal, and the balance of victim protection and individual improvement.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN BUNGKUTOKO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Herman, Herman; Sanib, Safril Sofwan; Safiuddin, Sahrina; Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Halu Oleo

Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19 di Kelurahan Bungkutoko. Kegiatan ini dilakukan dengan metode, Pertama; metode pendekatan secara tidak langusung yakni mahasiswa berhubungan dengan masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membagikan poster terkait vaksinasi covid-19. Kedua; metode pendekatan langusung, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait vaksinasi covid-19 yang disampaikan langsung kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga Kelurahan Bungkutoko sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan covid-19, antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi, b) Sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi covid-19, c) Sosialisasi mengenai pemberian bantuan social ketika menerima vaksinasi, d) Sosialisasi mengenai apa itu covid-19, e) Sosialisasi penggunaan masker, f) Sosialisasi pengunaan antiseptik/hand sanitizer, g) Sosialisasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI Sahrina Safiuddin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractCommunal right cannot implemented even legality of that was recognized. This research want to know the concept and implentation of arrangement about relationship of communal right and the right of controlling of the state in Rawa Aopa Watumohai National Park. This research is an empirical law. The results are Firstly, concepts regulation of relations communal rights of indigenous people and to the right control of the state contained in Article 33 paragraph (3) NRI 1945 Constitution. Secondly, to implementing the right still have to wait stipulation from the National Parks in this case related to the central government as the implementing authority. IntisariHak ulayat tidak selalu dapat diimplementasikan meskipun memiliki dasar pengakuan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui konsep pengaturan dan implementasi dari hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watunohai. Penelitian ini penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah pertama, konsep pengaturan hak ulayat dan hak menguasai negara diatur Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, implementasi hak ulayat ditentukan pihak Taman Nasional terkait dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana wewenang/kekuasaan dari negara.

Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Bencana Alam Pada Masyarakat Melalui Pendekatan Berbasis Teknologi Dengan Memanfaatkan Sosial Media Deddy Amrand; FNU Syahbuddin; FNU Siam; Yulius Tandi Sapan; Rahmad Pradjono; Sahrina Safiuddin
Educate: Journal of Community Service in Education Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/educate.v2i2.2802

Media sosial serta teknologi informasi dan komunikasi telah jamak dimanfaatkan dalam kesiapsiagaan bencana alam. Namun demikian, perlu dilakukan usaha-usaha sistematis agar pemanfaatannya positif, konstruktif, dan efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat tentang hal tersebut melalui program sosialisasi dan simulasi bencana alam dengan menggunakan aplikasi berbasis web, multimedia, kegiatan-kegiatan interaktif, dan berbagai platform media sosial. Setelah tahap pembuatan poster dan bahan-bahan digital, tahap pelaksanaan meliputi workshop dengan aparat dan masyarakat desa, edukasi dari rumah ke rumah, dan simulasi di sekolah. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang sangat tinggi. Terlihat antusiasme tinggi dan resepsi positif masyarakat terhadap materi sosialisasi, serta munculnya ide-ide positif bagi tindak lanjut kesiapsiagaan bencana. Saran dan rekomendasi ditawarkan bagi keberlanjutan program serupa dan penanganan isu-isu yang mengemuka selama kegiatan ini.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PEWARISAN ISLAM DI DESA LAOSU JAYA KABUPATEN KONAWE Sahrina Safiuddin; Wa Ode Zuliarti; Haris Yusuf; Idris Saputra
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 1 (2023): MEI
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i1.43335

The goal of this community service activity is to increase the Muslim community's legal understanding of the importance of understanding the rules of the Islamic inheritance system. This activity was carried out using a direct approach method, with the entire team including students who were directly related to the community by conducting socialization or counselling while still adhering to health protocols such as keeping a distance and not gathering the community in large numbers. Based on the outcomes of the Community Service (PKM) activities carried out in Laosu Jaya Village, Konawe Regency, it can be concluded that there were still many participants present who did not fully comprehend the Islamic inheritance system, so the PKM team provided direct counselling regarding the basic principles of the Islamic inheritance system. Islamic inheritance, including: a) Definition of Islamic inheritance, b) Rights related to inheritance, c) Pillars and terms of inheritance, d) Those who are hindered in inheriting, e) Class of heirs according to the Islamic inheritance system.

SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI DESA BOKORI KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Heryanti Heryanti; Nur Intan; Sahrina Safiuddin; Jumiati Ukkas; Rizal Muchtasar; Ramadan Tabiu; St. Muslimah Suciati; Muh. Nazzar
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45933

The outreach activity aims to ensure that the public understands the urgency and process of land registration so that it can raise public legal awareness in registering their land, especially through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. Preparation for socialization activities is carried out starting from determining the location to identifying legal problems in the community, then preparing socialization materials. The activity was carried out using the method of delivering socialization material to participants which was then followed by questions and answers. The activity was carried out by the community service team from the university involving students. The results of the activity were that one of the things that reduced people's interest in certifying their land was the registration procedure which felt complicated and land registration fees which were felt to be still expensive, especially if registration was carried out sporadically. The PTSL program is considered to really help the community to be able to certify their land because the government plays an active role in carrying out data collection activities on community land that has not been certified so that mass land registration can then be carried out in a village/sub-district area and the government, especially the regional government, can also help in financing the certificate processing.

Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Bencana Alam Pada Masyarakat Melalui Pendekatan Berbasis Teknologi Dengan Memanfaatkan Sosial Media Amrand, Deddy; Syahbuddin, FNU; Siam, FNU; Sapan, Yulius Tandi; Pradjono, Rahmad; Safiuddin, Sahrina
Educate: Journal of Community Service in Education Vol 2 No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/educate.v2i2.2802

Media sosial serta teknologi informasi dan komunikasi telah jamak dimanfaatkan dalam kesiapsiagaan bencana alam. Namun demikian, perlu dilakukan usaha-usaha sistematis agar pemanfaatannya positif, konstruktif, dan efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat tentang hal tersebut melalui program sosialisasi dan simulasi bencana alam dengan menggunakan aplikasi berbasis web, multimedia, kegiatan-kegiatan interaktif, dan berbagai platform media sosial. Setelah tahap pembuatan poster dan bahan-bahan digital, tahap pelaksanaan meliputi workshop dengan aparat dan masyarakat desa, edukasi dari rumah ke rumah, dan simulasi di sekolah. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang sangat tinggi. Terlihat antusiasme tinggi dan resepsi positif masyarakat terhadap materi sosialisasi, serta munculnya ide-ide positif bagi tindak lanjut kesiapsiagaan bencana. Saran dan rekomendasi ditawarkan bagi keberlanjutan program serupa dan penanganan isu-isu yang mengemuka selama kegiatan ini.

PENYULUHAN HUKUM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad; Herman, Herman; Intan, Nur; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Safiuddin, Sahrina; Tabiu, Ramadan
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48977

The aim of holding this activity is to provide an enlightened understanding to the public regarding methodical variants in resolving legal disputes. This Community Service Activity is carried out through several stages which are described as follows: (1) Preparation Stage, including: Location survey, Stabilization and determination of location and targets , Preparation of materials/activity materials, (2) Implementation stage, carried out by: (a) Identification of legal problems to be able to find out the legal problems faced by partners, (b) Legal counseling or socialization is carried out in the form of interactive dialogue or question and answer first. preceded by a presentation or delivery of material from the resource person which is intended as an introduction to the discussion. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. The results achieved in community service activities are socialization (legal counseling) regarding forms of dispute resolution in the community, especially using non-litigation methods. The public's interest in the material presented indicates that instruments to strengthen understanding of dispute resolution are really needed in people's daily lives. On the other hand, changes in societal paradigms in terms of dispute resolution will encourage the realization of complete legal order, both formal and material law so that a comprehensive legal development agenda can be realized.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search