Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYULUHAN PENYELESAIAN MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ramadan Tabiu; Heryanti Heryanti; Nur Intan; Jumiati Ukkas; Rizal Muchtasar
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45114

Abstract

The aim of this activity is to find out the resolution of juvenile crimes using a restorative justice approach according to Law Number 1 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Preparation for activities starts from determining the location to identifying legal problems in the community and then preparing outreach materials. The activity was carried out using a lecture method to the participants which was then followed by questions and answers. The activity was carried out by a community service team from the university involving students. The results of the activity were that the principles of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System (UU Number 11 of 2012) were strictly regulated. One form of restorative is diversion. For children who have problems with the law, the nature of punishment with criminal sanctions is as an Ultimum Remedium or as a last resort. The main means are the principles of restorative justice and/or diversion, where for children as perpetrators of criminal acts, the resolution process is carried out using restorative/diversion both within the Juvenile Criminal Justice System (Children's SPP) and outside of the Juvenile SPP. The restorative/diversion process in Children's SPP can be carried out at the investigation, prosecution, or trial stages in court provided that there must be a voluntary agreement between the victim, the perpetrator, the victim's/perpetrator's family and related parties, with the aim of jointly finding a solution that is acceptable. fair by emphasizing restoration to the original state, and not retaliation. Meanwhile, outside the Children's SPP, restorative/diversion can be carried out at any time with the same conditions as the settlement in the Children's SPP. The settlement process using the principles of restorative justice is actually the same as resolving customary crimes.
Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau Ali Rizky; Rizal Muchtasar; Rahman Hasima; Ilham
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.73-85

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kota Baubau serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan produk hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikatakan efektivitas, namun masih dipengaruhi beberapa hal yaitu: a) perubahan peraturan yang lebih tinggi, b) kerja sama masyarakat dan organisasi perangkat daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, c) Kesadaran hukum masyarakat, d) sumber daya manusia aparat penegak Produk Hukum Daerah, dan e) Sosialisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kota Baubau dari tahap perencanaan hingga penetapan. Maka hal mendasar yang harus di lakukan sebagai tindak lanjut berkaitan dengan mengurangi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau maka dapat di sarankan sebagai berikut: 1) pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi melalui perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau, 2) pembentukan Produk Hukum Daerah disarankan untuk turut melibatkan berbagai stakeholder yang terkait terutama masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan peraturan tersebut, 3) produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan perlu dipublikasikan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan 4) pemerintah daerah Kota Baubau perlu meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
Kajian Feasibilitas Pengembangan Kali Baubau Sebagai Kawasan Kegiatan Ekonomi Berbasis Budi Daya Syamsir Nur; Wahyuniati Hamid; Ruslaini; Rizal Muchtasar
Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Balitbangda Kota Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46891/kainawa.1.2019.163-178

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji prospek usaha yang dapat dilakukan di daerah aliran sungai di Kota Baubau, menganalisis kelayakan usaha budi daya ikan di daerah aliran sungai di Kota Baubau, sebagai bahan informasi bagi pelaku bisnis dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah aliran sungai Kota Baubau, serta sebagai bahan evaluasi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif kondisi terkini dari suatu obyek penelitian dalam kondisi waktu tertentu. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kualitas air Sungai Baubau sesuai dengan Baku Mutu Air Kelas III, termasuk kategori belum tercemar atau memenuhi baku mutu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya ikan. Beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut yakni pertama, perlu menyamakan persepsi tentang keberadaan kali Baubau sebagai salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan bagi masyarakat dan pemerintah kota tanpa mengabaikan aspek ekologi dan nilai kearifan lokal. Kedua, perlunya penataan dan perbaikan tanggul Kali Baubau untuk memastikan kesiapan penggunaan kali sebagai kawasan budi daya ikan maupun kegiatan ekonomi lainnya, dan ketiga, perlunya dilakukan kajian yang menyeluruh terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat di bantaran kali untuk memastikan beberapa alternatif kegiatan ekonomi yang perlu dikembangkan dan berkesesuaian dengan karakteristik Kali Baubau.
SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI DESA BOKORI KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Heryanti Heryanti; Nur Intan; Sahrina Safiuddin; Jumiati Ukkas; Rizal Muchtasar; Ramadan Tabiu; St. Muslimah Suciati; Muh. Nazzar
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45933

Abstract

The outreach activity aims to ensure that the public understands the urgency and process of land registration so that it can raise public legal awareness in registering their land, especially through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. Preparation for socialization activities is carried out starting from determining the location to identifying legal problems in the community, then preparing socialization materials. The activity was carried out using the method of delivering socialization material to participants which was then followed by questions and answers. The activity was carried out by the community service team from the university involving students. The results of the activity were that one of the things that reduced people's interest in certifying their land was the registration procedure which felt complicated and land registration fees which were felt to be still expensive, especially if registration was carried out sporadically. The PTSL program is considered to really help the community to be able to certify their land because the government plays an active role in carrying out data collection activities on community land that has not been certified so that mass land registration can then be carried out in a village/sub-district area and the government, especially the regional government, can also help in financing the certificate processing.