<![CDATA[Abstract. With the advancement of information and communication technology, affiliate marketing has emerged as a commission-based digital marketing strategy that allows individuals to earn income by promoting products without owning them. In Indonesia, this model has grown rapidly through platforms such as Shopee and TikTok. Despite its economic potential, its implementation often raises ethical concerns, including misleading information and promotion of products with unclear benefits. This study aims to examine how affiliate marketing is practiced by affiliators in Desa Biru and assess its compliance with the Ju’alah contract from the perspective of Islamic jurisprudence and DSN MUI Fatwa No. 62/DSN-MUI/IX/2007. An empirical approach was used by conducting in-depth interviews with five active affiliators, with data analyzed normatively based on classical fiqh and the aforementioned fatwa. The findings show that affiliate marketing generally fulfills the pillars of a Ju’alah contract, including the presence of a reward-giver, executor, specific task (promotion), and defined outcome (purchase). However, some practices remain inconsistent with Islamic ethics, such as promoting products with elements of gharar and failing to verify authenticity. These practices contradict the Islamic principles of honesty, transparency, and responsibility in business transactions. Abstrak. Seiring perkembangan teknologi informasi, affiliate marketing menjadi strategi pemasaran digital berbasis komisi yang memungkinkan individu memperoleh penghasilan melalui promosi produk tanpa harus memilikinya. Di Indonesia, model ini berkembang pesat melalui platform seperti Shopee dan TikTok. Meski menjanjikan secara ekonomi, praktiknya kerap menimbulkan persoalan etika, seperti informasi menyesatkan dan promosi produk yang tidak jelas manfaatnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik affiliate marketing di Desa Biru serta menilai kesesuaiannya dengan akad Ju’alah menurut fikih muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/IX/2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap lima afiliator aktif, dan dianalisis secara normatif berdasarkan literatur fikih dan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik affiliate marketing secara rukun telah memenuhi unsur akad Ju’alah, seperti adanya pemberi imbalan, pelaksana, pekerjaan tertentu, dan hasil yang ditentukan. Namun, ditemukan ketidaksesuaian, seperti promosi produk mengandung unsur gharar dan kurangnya verifikasi terhadap produk yang dipasarkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang ditekankan dalam fikih muamalah.]]>
