Siti Mawaddah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KARAU KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Siti Mawaddah; Ni Made Musiyani Anjasmari; Nurul Hasanah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2233

Abstract

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dipicu karena masih ditemukan kurang tepatnya dalam penentuan penerima bantuan, kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat, serta kurang tertibnya pengelolaan administrasi, khususnya dalam proses pendataan dan pembaruan data penerima bantuan. Berlandaskan pada analisis teori efektivitas Budiani, pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama dua belas orang informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil evaluasi menunjukkan performa intervensi sosial ini secara umum masuk kategori cukup efektif. Dalam indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi, hasilnya tergolong cukup efektif walau pemahaman warga belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada subvariabel pemantauan program, indikator kemudahan dalam proses pencairan dinilai sudah efektif namun pada indikator kepuasan terhadap pelaksanaan program dinilai cukup efektif karena masih ditemukan adanya keluhan dari beberapa informan seperti adanya penerima yang dikategorikan layak menerima tapi tidak terdafar sebagai penerima, dimensi pengawasan berkala serta pembaruan data terhitung masih kurang efektif. Kemudahan aksesibilitas penyaluran dana menjadi pendorong utama keberhasilan, sedangkan kendala terbesar berakar pada kurangnya evaluasi pemerintah desa serta adanya ketidak sesuaian sistem data desil kemiskinan dengan realitas riil di lapangan. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Sosial direkomendasikan untuk mempererat koordinasi strategis bersama para pendamping lapangan dan aparatur desa demi mereformasi mekanisme verifikasi, mengoptimalkan proses evaluasi, serta memperketat pemantauan berkala agar bantuan ini dapat berjalan jauh lebih akurat, transparan, dan berdaya guna di masa yang datang.