Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus UPTD II Pasar Alabio) Ni Made Musiyani Anjasmari; Hidayati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/8cn5br96

Abstract

Pasar tradisional merupakan institusi ekonomi yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan pasar tradisional diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar, namun pelaksanaannya di Pasar Alabio belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang efektifnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang belum konsisten kepada pedagang, keterbatasan pemeliharaan serta penyediaan sarana dan prasarana pasar, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hak sewa toko oleh pihak pengelola. Kajian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak 13 orang, sedangkan analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan sumber acuan, serta cek anggota. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar di Pasar Alabio masih tergolong kurang optimal, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya sarana dan prasarana, serta komitmen aparat, meskipun integritas pelaksana, struktur birokrasi, dan koordinasi antar pihak dinilai cukup baik. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya penyampaian informasi, sedangkan faktor pendukungnya meliputi keberadaan regulasi serta koordinasi antar pemangku kepentingan.
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SUNGAI KUINI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rusadi Rusadi; Ni Made Musiyani Anjasmari; Gusti Muhammad Hidayatullah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2215

Abstract

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan intervensi strategis pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi balita dan ibu hamil. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program PMT serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Sungai Kuini, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive, penelitian ini mengukur efektivitas berdasarkan lima dimensi: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PMT tergolong kurang efektif. Dimensi pemahaman program dan ketepatan waktu berada pada kategori cukup efektif, sementara sosialisasi program, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata masih belum optimal. Faktor pendukung meliputi kerja sama antar pelaksana yang baik dan ketersediaan makanan siap saji. Adapun faktor penghambat terdiri atas ketidaksesuaian jenis makanan dengan SOP, keterbatasan anggaran desa, kurangnya sosialisasi, serta belum tercapainya tujuan program secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas dan variasi menu, intensifikasi sosialisasi, serta penguatan peran serta masyarakat untuk optimalisasi program.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KASI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI KANTOR KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Maulida Fitri; Ni Made Musiyani Anjasmari; Moh. Fajar Noorrahman
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2224

Abstract

Pelayanan administrasi pada tingkat kelurahan berperan penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala pada Kasi Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kantor Kelurahan Sungai Malang. Permasalahan tersebut meliputi masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur pelayanan administrasi, keterbatasan penyampaian informasi terkait prosedur dan persyaratan pelayanan, serta adanya keterlambatan dalam penyelesaian beberapa layanan administrasi. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 12 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pada Kasi Pembangunan dan Kemasyarakatan secara keseluruhan telah terlaksana dengan cukup baik berdasarkan aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Pelaksanaan pelayanan didukung oleh koordinasi antarpegawai serta ketelitian dalam proses administrasi, meskipun masih terdapat kendala berupa ketidaklengkapan dokumen masyarakat dan belum optimalnya penyediaan media informasi pelayanan. Perbaikan sarana informasi dan peningkatan pengelolaan pelayanan diperlukan agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KARAU KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Siti Mawaddah; Ni Made Musiyani Anjasmari; Nurul Hasanah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2233

Abstract

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dipicu karena masih ditemukan kurang tepatnya dalam penentuan penerima bantuan, kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat, serta kurang tertibnya pengelolaan administrasi, khususnya dalam proses pendataan dan pembaruan data penerima bantuan. Berlandaskan pada analisis teori efektivitas Budiani, pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama dua belas orang informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil evaluasi menunjukkan performa intervensi sosial ini secara umum masuk kategori cukup efektif. Dalam indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi, hasilnya tergolong cukup efektif walau pemahaman warga belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada subvariabel pemantauan program, indikator kemudahan dalam proses pencairan dinilai sudah efektif namun pada indikator kepuasan terhadap pelaksanaan program dinilai cukup efektif karena masih ditemukan adanya keluhan dari beberapa informan seperti adanya penerima yang dikategorikan layak menerima tapi tidak terdafar sebagai penerima, dimensi pengawasan berkala serta pembaruan data terhitung masih kurang efektif. Kemudahan aksesibilitas penyaluran dana menjadi pendorong utama keberhasilan, sedangkan kendala terbesar berakar pada kurangnya evaluasi pemerintah desa serta adanya ketidak sesuaian sistem data desil kemiskinan dengan realitas riil di lapangan. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Sosial direkomendasikan untuk mempererat koordinasi strategis bersama para pendamping lapangan dan aparatur desa demi mereformasi mekanisme verifikasi, mengoptimalkan proses evaluasi, serta memperketat pemantauan berkala agar bantuan ini dapat berjalan jauh lebih akurat, transparan, dan berdaya guna di masa yang datang.
Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara Fakhri; Gusti Muhammad Hidayatullah; Ni Made Musiyani Anjasmari
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 6 (2026): Nopember 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The digital transformation of public services at the village level requires adequate competency readiness among village government officials as the primary implementers of the Electronic-Based Government System. This study analyzes the management of competency development for village officials in supporting digital public service transformation through a case study of the SIDEKA-NG and KEDAI KOPI DESA ONLINE applications in Hulu Sungai Utara Regency, Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analytical framework is grounded in a management perspective encompassing three interrelated dimensions: development planning, development implementation, and development evaluation. Data were analyzed interactively through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that competency development management among village officials remains fragmented, short-term oriented, and insufficiently institutionalized. Development planning is not yet aligned with actual competency needs, implementation tends to be formalistic and technocratic, and evaluation mechanisms are weakly connected to performance outcomes and the broader impacts of digital public service delivery. Consequently, digital service utilization remains predominantly administrative rather than transformative in generating public value. This study contributes to the digital governance literature by demonstrating that the effectiveness of village-level digital transformation is contingent upon strategic and sustainable competency development management. Strengthening this dimension constitutes a critical prerequisite for advancing inclusive and value-driven digital public services in rural governance contexts