Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Health Education Law Information and Humanities
Riska Amelia Putri
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Kelly Chandra Puspita Halim; Shefira Amalia Choirunnisa; Riska Amelia Putri
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4655

Abstract

Kasus Ronald Tannur telah menyoroti tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan. Keputusan vonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian serta terdapat dugaan intervensi eksternal dan suap yang melibatkan hakim. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen sekunder lainnya untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim yang kontroversial untuk memutus bebas terdakwa Ronald Tannur memperlihatkan kelemahan peradilan di Indonesia dan tanggung jawab pidana dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan keterpenuhan aspek subjektif serta objektif yang diatur dalam KUHP. Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan lima tahun penjara menegaskan pentingnya penegakkan keadilan substantif, namun kasus ini juga mencerminkan kelemahan sistem peradilan terhadap intervensi eksternal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan dan penguatan pengawasan terhadap integritas hakim direkomendasikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Analysis of Narcotics Smuggling from Malaysia Through the Indonesian Sea Route Based on the Perspective of International Law Hauwra Ananda; Margaretha Putri; Riska Amelia Putri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.847

Abstract

Narcotics Smuggling is one of the illegal narcotics distribution activities which may involve the import, export, distribution or illegal production of narcotics and illegal drugs. Narcotics smuggling involves the movement of narcotics across national borders or through illegal channels with the aim of avoiding security and legal controls in force in a country. Narcotics smuggling that still occurs a lot in Indonesia is narcotics smuggling from Malaysia through the Indonesian sea route. In the perspective of International Law, there are national laws and regulations governing narcotics smuggling, which can involve international cooperation in law enforcement and the extradition of perpetrators. International organizations such as the Narcotics and Organized Crime Agency (UNODC) also play a role in providing technical assistance and supporting countries' efforts to prevent and enforce laws against narcotics smuggling.
Co-Authors Hauwra Ananda Kelly Chandra Puspita Halim Margaretha Putri Shefira Amalia Choirunnisa