Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Juridical Review Regarding Cases of Corruption in Social Assistance Funds during the Covid-19 Pandemic Kelly Chandra Puspita Halim; Marshanda Btari Sukmara; Mochammad Ridho Nasrullah; Shefira Amalia Choirunnisa
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.473

Abstract

The Covid-19 pandemic that has hit the world has had a major impact on the country's economy. Indonesia is one of many countries that are trying to restore economic conditions by holding government programs such as social assistance. However, the program was misused by Juliari P. Batubara as an official of the Minister of Social Affairs who committed the criminal act of corruption in aid funds for personal use. Therefore, these actions are very detrimental and must be held criminally accountable for the perpetrators in order to provide a deterrent effect. The results of this study are that the death penalty is appropriate for those who are not responsible for using social assistance funds belonging to underprivileged people. In the writing that we make, this writing is motivated by Pancasila and the Law. So have the authorities carried out the appropriate punishment for the perpetrators? This act has been regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This research uses a normative method which is carried out by examining library materials or secondary data.
Perlindungan Hukum dan Kewajiban Perpajakan bagi Host Dalam Platform Airbnb di Indonesia Gunardi Lie; Shefira Amalia Choirunnisa
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 3 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v3i1.8305

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model bisnis baru dalam sektor pariwisata, salah satunya platform berbagi akomodasi (short-term rental) seperti Airbnb. Di Indonesia, jumlah host Airbnb terus meningkat signifikan seiring pertumbuhan pariwisata nasional. Namun, keberadaan host sebagai pelaku usaha digital menghadapi dua permasalahan utama: ketidakjelasan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual dengan platform, serta rendahnya kepatuhan kewajiban perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka perlindungan hukum bagi host Airbnb berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas usaha sewa jangka pendek berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi host bersifat preventif dan represif, namun regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mengatur secara komprehensif hubungan tripartit antara host, tamu, dan platform. Di sisi perpajakan, host wajib membayar PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (tarif 0,5% dari omzet bruto) dan Pajak Hotel sesuai peraturan daerah masing-masing. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan sistem pelaporan berbasis platform guna meningkatkan kepatuhan pajak host Airbnb di Indonesia.
Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Kelly Chandra Puspita Halim; Shefira Amalia Choirunnisa; Riska Amelia Putri
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4655

Abstract

Kasus Ronald Tannur telah menyoroti tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan. Keputusan vonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian serta terdapat dugaan intervensi eksternal dan suap yang melibatkan hakim. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen sekunder lainnya untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim yang kontroversial untuk memutus bebas terdakwa Ronald Tannur memperlihatkan kelemahan peradilan di Indonesia dan tanggung jawab pidana dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan keterpenuhan aspek subjektif serta objektif yang diatur dalam KUHP. Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan lima tahun penjara menegaskan pentingnya penegakkan keadilan substantif, namun kasus ini juga mencerminkan kelemahan sistem peradilan terhadap intervensi eksternal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan dan penguatan pengawasan terhadap integritas hakim direkomendasikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Juridical Review Regarding Cases of Corruption in Social Assistance Funds during the Covid-19 Pandemic Kelly Chandra Puspita Halim; Marshanda Btari Sukmara; Mochammad Ridho Nasrullah; Shefira Amalia Choirunnisa
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.473

Abstract

The Covid-19 pandemic that has hit the world has had a major impact on the country's economy. Indonesia is one of many countries that are trying to restore economic conditions by holding government programs such as social assistance. However, the program was misused by Juliari P. Batubara as an official of the Minister of Social Affairs who committed the criminal act of corruption in aid funds for personal use. Therefore, these actions are very detrimental and must be held criminally accountable for the perpetrators in order to provide a deterrent effect. The results of this study are that the death penalty is appropriate for those who are not responsible for using social assistance funds belonging to underprivileged people. In the writing that we make, this writing is motivated by Pancasila and the Law. So have the authorities carried out the appropriate punishment for the perpetrators? This act has been regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This research uses a normative method which is carried out by examining library materials or secondary data.