Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Hamidi, Syahrul; Azheri, Busyra; Fauzi, Wetria
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.960

Abstract

The operational implementation of BUMNag Gastra experienced various problems which made it difficult to develop properly. These problems include, among others, the Human Resources Manager is still low, resulting in one of the accountability BUMNag not being carried out properly. Therefore the author examines the following problem formulation: 1) How is the Operational Implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut 2) What is the accountability of the Operational Executive of BUMNag Gastra Nagari Gadut. The research method that the author uses is Juridical Empirical, namely research that focuses on how the implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut operations in the field. The results of the research are presented in the form of descriptive analysis relying on primary data in the form of field data (interviews) supplemented by secondary data. As for the results of the author's research, it can be concluded, firstly, the operational implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut is still simple and not fully in accordance with management functions. The two accountability reports have not been properly presented, so they are not in accordance with legal objectives, namely certainty and justice. In the future, efforts are expected to promote BUMNag, namely 1) increasing human resources 2) increasing capital 3) instilling a sense of ownership of BUMNag which is still low. 4) improvement of facilities and infrastructure
Analisis Masalah dan Rekomendasi Dalam Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Rodiani, Rodiani; Islamy, Nurul; Rudiyanto, Waluyo; Hanriko, Rizki; Hamidi, Syahrul
JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai Vol. 5 No. 1 (2020): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT RUWA JURAI
Publisher : FK Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jpmrj.v5i1.2813

Abstract

Laju pertumbuhan penduduk di kota Bandar Lampung periode 2002-2010 sebesar 1,61%, pada periode 2010-2015 meningkat menjadi 2,04%. Pemerintah mencanangkan sebuah program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan program kegiatan promotif dan preventif yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu. Pelayanan promotif dan preventif meliputi konseling dan penggunaan kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dari data BKKBN Kota Bandar Lampung juga didapatkan data akseptor baru pemakai kontrasepsi jangka panjang untuk IUD tahun 2018 relatif masih sedikit. Salah satu rumah sakit fasilitas rujukan tingkat lanjut yang berada di Kecamatan Rajabasa yaitu Rumah Sakit Bhayangkara POLDA pada tahun 2018 dilaporkan hanya 7 orang per tahun akseptor baru untuk pemakaian IUD. Rendahnya penggunaan MKJP dapat disebabkan antara lain pembiayaan pelayanan MKJP yang mahal di era JKN. Permasalahan dalam pembiayaan KBPP di RS pemerintah dan RS swasta meliputi biaya konsultasi, pemasangan, biaya penunjang (USG, laboratorium) dan bahan habis pakai tidak ditanggung oleh BPJS. Sebagian akseptor membayar biaya KBPP secara mandiri. Rekomendasi yaitu mengajukan alat kontrasepsi ke BKKBN, jasa pemasangan kontrasepsi dapat diklaim ke BPJS (di luar paket INA CBG). Tenaga ahli yang belum mendapatkan pelatihan dapat disertakan pada pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU).Kata kunci: pembiayaan, Keluarga Berencana Pasca Persalinan, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang