Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Attoriolong Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Sritimuryati, Sritimuryati
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
BERAS SEBAGAI KOMODITI UTAMA DALAM PERDAGANGAN MARITIM DI MAKASSAR Sritimuryati, Sritimuryati
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.24 KB) | DOI: 10.36869/wjsb.v9i1.26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterlibatan Kerajaan Gowa-Tallo dalam lintas perdagangan maritim sebagai pelabuhan transito. Runtuhnya Selat Malaka mengantarkan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan terbesar di wilayah timur Indonesia. Penelitian ini mengunakan metode penelitian sejarah, yaitu menelusuri dokumen-dokumen dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa komoditas utama kerajaan Gowa- Tallo adalah beras yang disuplai dari Maros dan Sumbawa untuk kemudian ditukarkan dengan rempah-rempah di Maluku. Sebelum mengenal sistem pembayaran dengan menggunakan uang, diterapkan sistem barter. Beras dan barang lainnya yang dibeli di pelabuhan bagian barat oleh pedagang Bugis-Makassar dijual secara barter dengan rempah-rempah. Penukaran secara barter ini didasarkan pada perbandingan kesatuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
PERKEMBANGAN TARI MORIRINGGO DI KABUPATEN LUWU TIMUR: KAJIAN HISTORIOGRAFI TARIAN TRADISIONAL Sritimuryati, Sritimuryati
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.424 KB) | DOI: 10.36869/wjsb.v10i1.36

Abstract

Kabupaten Luwu Timur kaya dengan khazanah budaya. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, kemungkinan terdapat kesamaan budaya antara Luwu Timur dengan Sulawesi Tengah yang disebabkan oleh migrasi yang dilakukan oleh suku Padoe, salah satunya adalah tarian. Penelitian ini menggunakan metode historis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah salah satu tarian yang dimiliki oleh masyarakat adat Padoe, yakni tari Moriringgo. Tari Moriringgo merupakan tarian yang dilakukan untuk menyambut tamu-tamu agung pada masa dulu. Tarian ini memadukan antara suara tabuhan gong, teriakan-teriakan penari, suara bambu yang dipukul-pukul, hentakan kaki dari penari yang melompat, serta gerakan-gerakan yang dinamis, sehingga menimbulkan suasana yang gembira dan meriah bagi penonton yang ikut berteriak dan menari. Tarian Moriringgo ditampilkan pada acara syukuran karena panen berhasil, acara penyambutan Pongkiari yang pulang berperang karena menang, dan acara syukuran menyambut Saliwu ketika pulang dari Palopo menebang pohon Langkanae. Tarian Moriringgo merupakan tarian yang masih dilestarikan hingga kini. Tarian ini dipentaskan pada skala nasional dan provinsi.
PELABUHAN PALIPI DI KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE Sritimuryati, Sritimuryati
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/wjsb.v8i1.114

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengungkap dan menjelaskan mengenai pelabuhan Palipi di Sulawesi Barat sebagai salah satu pelabuhan yang menopang kehidupan masyarakat dan menekan angka kemisikinan di Kecamatan Sendana. Metode yang digunakan ialah metode sejarah yang meliputi empat langkah sistematis. Pengumpulan data lapangan bertumpu pada studi pustaka melalui beberapa buku, studi arsip dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penumpang di pelabuhan Palipi dari tahun ke tahun. Nelayan di Palipi melakukan difersifikasi pekerjaan dengan bekerja sebagai nelayan dan buruh angkut. Selain itu, Palipi juga dijadikan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Meskipun begitu karena keterbatasan dana proses pembangunan pelabuhan Palipi masih tersendat pada masalah dana.
PROSES INTEGRASI ETNIS TIONGHOA DENGAN PENDUDUK LOKAL DI KOTA PALOPO Sritimuryati, Sritimuryati
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/wjsb.v11i1.63

Abstract

Konsep integrasi bangsa, integrasi budaya dan dinamika sosial  yang digunakan dalam kajian ini adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Penelitian ini dilakukan untuk memahahi sejarah migrasi etnis Tionghoa di kota Palopo dengan melihat berbagai aspek penting yang mempengaruhi proses Integrasi bangsa yang akan melahirkan terciptaya integrasi nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan metode pengumpulkan data melului metode kepustakaan (Library Research) dan metode lapangan (Field Research).
RUNTUHNYA PENGARUH KEKUASAAN KERAJAAN LUWU PADA AWAL ABAD KE-20 Sritimuryati, Sritimuryati
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/wjsb.v8i1.101

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memberikan uraian tentang penetrasi politik kolonial Belanda pada awal abad ke-20 sekaligus menjadi latar gerakan perlawanan yang berkobar di Kerajaan Luwu hingga runtuhnya dinasti-dinasti kerajaan di Sulawesi Selatan. Kajian ini memperlihatkan aspek pentas sejarah yang berlatar politik di Sulawesi Selatan, munculnya sikap anti kolonialisme, dan proses awal penerapan undang-undang desentralisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian sejarah politik yang tidak terlepas dari kerangka metode sejarah yang sudah umum digunakan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi . Hasil dari kajian ini memberikan gambaran sikap anti kolonial di Kerajaan Luwu yang dilatari penolakan raja Luwu untuk mengakui pemerintah Hindia-Belanda sebagai pemerintah yang berdaulat di Sulawesi Selatan melalui penandatangananperjanjian pendek (korte verklaring).
La Elangi Sultan Buton Ke IV Sritimuryati, Sritimuryati; Iriani, Iriani
Attoriolong Vol 19, No 2 (2021): Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sepak terjang Sultan La Elangi dalam memimpin Kesultanan Buton dan kerjasama yang dilakukan dengan VOC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut; heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa La Elangi adalah Sultan Buton ke IV, ia adalah pencetus Mudarabat Tujuh di kesultanan Buton yang mengatur perundang-undangan kerajaan. Mudarabat tujuh ini digunakan sebagai landasan konstitusional oleh kesultanan Buton. Dimasa pemerintahannya Sultan La Elangi membawa kesultanan Buton pada masa kejayaannya sebab dapat melakukan kerjasama dengan VOC dan mengambil peran dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran pada abd ke XVI.
MARITIME TRADE IN MAKASSAR IN THE XVI-XVII CENTURY Sritimuryati, Sritimuryati; Suryaningsi, Tini
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/wjsb.v12i2.232

Abstract

This study aimed to describe the maritime trade in the half of XVI and XVII centuries. The method used was the historical method, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Based on the study, it was found that Makassar traders played a central role in the archipelago maritime trade. The fall of Malacca Strait made Makassar as a new trading port that allowed the Makassar traders in a higher mobility. Makassar got a significant change as a trading center in the XVI century, previously in the XV century before becoming a trading center. Makassar traders established trade relations with foreign traders from Europe, China, India, and Arabic. The commodities traded were spices, textiles, and porcelain. The free trade policy at Makassar Port was a determining factor for the success of Makassar in attracting foreign traders to do their trading activities at Makassar Port. 
The State's Responsibility in Preserving Local Culture: A Constitutional Law Perspective on the Practice of Akapalumba Jarangk Sahajuddin, Sahajuddin; Reza Amarta Prayoga; Ansaar, Ansaar; Hafid, Abdul; Sritimuryati, Sritimuryati; Sutisna, Entis
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The state holds a fundamental responsibility to protect the human rights of its citizens, including the right to safety, as outlined in national constitutions and international law. Despite this, violations of these rights are often perpetrated by both state entities and non-state actors. This study aims to examine the state's role in safeguarding citizens' right to security, particularly in the context of human rights violations in Indonesia. Utilizing a normative juridical methodology that incorporates both statutory and case law analyzes, complemented by literature review, the research findings indicate that while national and international legal frameworks mandate the state to ensure citizen safety, actual implementation is inadequate. This is characterized by limited accountability and insufficient restitution for victims. Therefore, there is a pressing need for enhanced legal protection mechanisms and institutional reforms to ensure that the state's responsibilities are met and that the right to security is upheld as a fundamental aspect of human rights.
Co-Authors Abdul Hafid Ansaar, Ansaar Entis Sutisna Iriani Iriani Reza Amarta Prayoga sahajuddin, sahajuddin Suryaningsi, Tini