Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Medica Hospitalia Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Atmojo, Fajar Widhi
Unknown Affiliation
Dentistry Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keberhasilan Kehamilan Spontan Paska Tindakan Laparoskopi Kistektomi Pada berbagai Stadium Endometrioma Susianto, Indra Adi; Riyadi, Barkah Fajar; Atmojo, Fajar Widhi
Medica Hospitalia : Journal of Clinical Medicine Vol. 8 No. 3 (2021): Med Hosp
Publisher : RSUP Dr. Kariadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.727 KB) | DOI: 10.36408/mhjcm.v8i3.621

Abstract

PENDAHULUAN : Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan spontan tanpa induksi ovulasi pada pasien yang telah mengalami operasi laparoskopi kistetomi dan adhesiolosis. METODE : Penelitian dilakukan secara retrospektif selama 5 tahun (2015-2019) di RSIA Anugerah Semarang, didapatkan total 70 pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi, dimana seluruh pasien dilakukan operasi secara laparoskopi oleh sistem operasi dan tim operasi yang sama. Teknik stripping untuk kistektomi dilakukan secara hati-hati melalui operasi laparoskopi dilanjutkan dengan rekonstruksi ovarium secara menjahit setelah dilakukan penghentian perdarahan mengunakan bipolar yang dikombinasikan dengan sistem irigasi. Dan tingkat keberhasilan kehamilan diikuti 6 bulan setelah operasi dan dicatat dalam catatan medis secara detail hingga cara persalinan. HASIL : Dari total 70 pasien yang sesuai kriteria inklusi didapatkan rerata stadium endometrioma stadium adalah 2,87. Angka keberhasilan kehamilan spontan dari 70 pasien adalah 51,4 % dan hanya 17,1 % yang belum dapat hamil 6 bulan paska operasi sedangkan hanya 42,9 % yang harus ditolong dengan seksio sesaria. KESIMPULAN : Dengan 68,6% terjadinya kehamilan spontan paska tindakan operasi laparoskopi, maka teknik operasi laparoskopi kistektomi disertai dengan rekontruksi ovarium dengan penjahitan merupakan tindakan yang aman meskipun dilakukan pada berbagai tingkat stadium endometrioma.
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19 Atmojo, Fajar Widhi; Ta'adi, Ta'adi; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.10630

Abstract

Tingginya kasus Covid-19 mengakibatkan perawat sebagai garda terdepan penanganan pandmi Covid-19 mengalami krisis kesehatan fisik dan krisis kesehatan mental. Hal ini muncul diakibatkan oleh adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, termasuk hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahun tentang peraturan, pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ikatan Perawat Kesehatana Jiwa Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan norma dari norma yang tertinggi ke norma yang terendah. Selain itu tidak ada konflik antar norma dan ketimpangan hukum terkait tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan mandat kepada dinas kesehatan dan IPKJI untuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat adalah dengan upaya kesehatan jiwa dan psikososial yaitu dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini semua diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah
Tanggung Jawab Perawat terkait Rahasia Rekam Medik Elektronik Atmojo, Fajar Widhi
Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v6i01.5909

Abstract

The confidentiality of medical records is crucial in healthcare services to protect patient privacy and maintain trust in medical professionals. The implementation of electronic medical records (EMR) is mandated by Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 to modernize medical documentation systems. However, EMR poses challenges in safeguarding patient data from potential breaches and unauthorized access. The healthcare sector has high data breach rates, necessitating adaptive regulations and stronger protection systems. Health Law No. 17 of 2023 reinforces the obligation of medical and healthcare personnel to maintain the confidentiality of medical records. Nurses face ethical and legal dilemmas in balancing data protection with service obligations. A comprehensive strategy is required through strict regulations, strengthened digital security infrastructure, and education for healthcare professionals to ensure patient data protection in the digital era. This study uses a normative juridical approach with a qualitative descriptive method to analyze legal regulations regarding the function of EMR in terms of legal responsibility in Indonesia. Nurses play a vital role in maintaining EMR confidentiality, as regulated by Health Law No. 17 of 2024 and Minister of Health Regulation No. 24 of 2022. Compliance with regulations is essential to prevent violations and legal sanctions. Improving nurse training, strengthening data security policies, enforcing strict penalties, and fostering collaboration between nurses and healthcare institutions are crucial for ensuring optimal protection of patient medical records
Co-Authors Adi Susianto, Indra Indrayati, Yovita Riyadi, Barkah Fajar Taadi Taadi