Garuda - Garba Rujukan Digital

IDENTIFIKASI PELANGGARAN PROFESI DALAM PRATIK PELAYANAN MEDIS DI INDONESIA Hengkie Marseno, Stefanus; Indrayati, Yovita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p11

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran profesi dalam praktik pelayanan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan kesesuaian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 56/K/TUN/2020 yang memperkuat surat putusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016.. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik kedokteran di Indonesia diatur oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pelaksanaan KODEKI, yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia (MKEK IDI). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 dan KODEKI Tahun 2012 menetapkan standar etika dan disiplin dokter. Dalam praktiknya, pelanggaran etika dapat menjadi dasar tindakan malpraktek medis yang dapat menyebabkan tanggungjawab hukum bagi seorang dokter yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga bentuk tanggungjawab yakni tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 56/K/TUN 2020 yang menguatkan Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, dan Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018, dinilai sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. This research aims to examine and analyze actions considered as professional violations in medical service practices based on Indonesian legal regulations and the legal conformity of the Supreme Court Decision Number 56/K/TUN/2020, which strengthens the verdict of the Disciplinary Examination Board of the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council regarding complaint Number 15/P/MKDKI/V/2016. The research type is normative legal research. The study concludes that medical practice in Indonesia is governed by the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) and its Implementation Guidelines, issued by the Indonesian Medical Ethics Honor Council (MKEK IDI). Regulation of the Indonesian Medical Council Number 4 of 2011 and KODEKI of 2012 establishes standards for the ethics and discipline of doctors. In practice, ethical violations can serve as the basis for medical malpractice actions that may lead to legal responsibilities for a doctor, divided into three forms of responsibility: administrative, civil, and criminal. The analysis of Supreme Court Decision Number 56/K/TUN/2020, which reinforces the Disciplinary Examination Board's Decision of the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council and the Indonesian Medical Council Decisions Number 64/KKI/KEP/VIII/2018, Number 65/KKI/KEP/VIII/2018, and Number 66/KKI/KEP/VIII/2018, is considered in accordance with Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011.

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19 Atmojo, Fajar Widhi; Ta'adi, Ta'adi; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.10630

Tingginya kasus Covid-19 mengakibatkan perawat sebagai garda terdepan penanganan pandmi Covid-19 mengalami krisis kesehatan fisik dan krisis kesehatan mental. Hal ini muncul diakibatkan oleh adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, termasuk hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahun tentang peraturan, pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ikatan Perawat Kesehatana Jiwa Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan norma dari norma yang tertinggi ke norma yang terendah. Selain itu tidak ada konflik antar norma dan ketimpangan hukum terkait tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan mandat kepada dinas kesehatan dan IPKJI untuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat adalah dengan upaya kesehatan jiwa dan psikososial yaitu dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini semua diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien yang Tidak Divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon Tahir, Erni Susanti; Sumarwanto, Edi; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.10698

Abstrak: Transmisi penularan Covid-19 sangat cepat dan membuat banyak tenaga medis meninggal termasuk dokter gigi sehingga banyak dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 serta menutup tempat praktik mandirinya sehingga hal ini justru menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban dengan sederet sanksinya jika dokter gigi tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, dan hanya mementingkan diri sendiri.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, menjelaskan upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dan merumuskan konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya dokter gigi yang menolak pemberian tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, dan prinsipnya hanya menjalankan peraturan yang ada dari Pemerintah Pusat.Abstract: The transmission of Covid-19 occurs rapidly and has resulted in the death of many healthcare workers, including dentists. Consequently, many dentists have refused to treat patients who have not been vaccinated against Covid-19 and have even closed their private practices. This situation has placed dentists in a position where they bear numerous obligations along with corresponding sanctions should they fail to provide healthcare services properly and ethically, particularly if they are perceived as acting in self-interest.The objective of this research is to explain the legal regulations governing the protection of independent dental practitioners who refuse to provide treatment to unvaccinated Covid-19 patients; to examine the efforts of professional organizations and the Cirebon Regency Government in formulating regulations to protect such dentists; and to propose an ideal regulatory framework for protecting independent dental practitioners who refuse to treat unvaccinated Covid-19 patients.This study employs an empirical juridical approach, utilizing both secondary and primary data sources. The collected data is analyzed qualitatively. The research findings indicate that a dentist’s refusal to treat unvaccinated Covid-19 patients should be recognized as a legal right under the applicable laws and regulations. Furthermore, there have been no significant initiatives from professional organizations or local government to formulate specific regulations aimed at protecting independent dental practitioners in this context, as they merely adhere to existing regulations issued by the central government

Pengaturan Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat pada Keadaan Darurat Kesehatan sebagai Pedoman Jajaran Dokkes Polri untuk Mewujudkan Sistem Ketahanan Kesehatan Nasional Susanto, Effri; Kuntjoro, C. Tjahjono; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11849

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Fungsi Dokkes Polri menjalankan peran yang bukan tugas pokonya kerena sifatnya membantu dan mendukung tugas pokok kemenkes sebagai leading sector kesehatan di Indonesia bersifat “subsidiaritas” kerena situasional membutuhkan representasi negara dan pemerintah. Penerapan hukum kesehatan dan pedoman bagi jajaran Dokkes Polri serta koordinasi lintas sektor dengan instansi eksternal dalam penanggulangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada keadaan darurat kesehatan guna mewujudkan sistem ketahanan kesehatan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini adalah 1) Diperlukan reformulasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman Dokkes Polri dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada keadaan darurat kesehatan, 2) Diperlukan upaya pengembangan regulasi di Lingkungan Polri yang terintegrasi dengan sistem kluster kesehatan Kemenkes guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran Dokkes Polri dalam penanganan krisis kesehatan di Indonesia, 3) Konsep peraturan baru untuk optimalkan sistem koordinasi, kolaborasi dan itegrasi antara Polri dan Kementerian Kesehatan serta stakeholder terkait dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada keadaan darurat kesehatan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan di tindaklanjuti dengan MoU (Memorandum of Understanding) serta penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama) .Abstract: Indonesia is a disaster-prone country. The role of the Police Medical Unit (Dokkes Polri) involves performing duties that are not its primary tasks, as it functions to assist and support the Ministry of Health Indonesia's leading health sector agency based on the principle of subsidiarity, due to the situational need for state and government representation. This includes the application of health law, internal guidelines for Dokkes Polri, and cross-sector coordination with external agencies in emergency response efforts.This study aims to examine the regulation of public health rights fulfillment during health emergencies as a means to build a national health resilience system in Indonesia. The research uses a qualitative writing method. The research design is descriptive qualitative, and the specifications applied are descriptive-analytical and prescriptive-analytical.The results of the study indicate that: 1) There is a need for a reformulation of laws and regulations to serve as guidelines for Dokkes Polri in fulfilling public health rights during health emergencies; 2) There is a need to develop regulations within the National Police that are integrated with the Ministry of Health's health cluster system to enhance the capacity and capability of Dokkes Polri in responding to health crises in Indonesia; 3) A new regulatory concept is needed to optimize coordination, collaboration, and integration between the National Police, the Ministry of Health, and relevant stakeholders in fulfilling public health rights during health emergencies. This should be realized in the form of a Government Regulation, followed by a Memorandum of Understanding (MoU) and the drafting of Cooperation Agreements (PKS).

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search