<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan berekspresi. Permasalahan penelitian berangkat dari diberlakukannya kembali ketentuan penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 setelah sebelumnya ketentuan serupa dalam KUHP lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional memberikan perlindungan pidana terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 220 menempatkannya sebagai delik aduan. Pasal 218 ayat (2) juga memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Meskipun demikian, frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” masih membuka ruang penafsiran dalam membedakan penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan tujuan, konteks, dan substansi ekspresi serta prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak seharusnya digunakan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Penegakan hukum perlu dilakukan secara terbatas dan hati-hati agar tercipta keseimbangan antara perlindungan martabat Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, keberadaan delik penghinaan dapat dibenarkan sepanjang diterapkan sebagai instrumen perlindungan yang terbatas, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tetap menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.]]>
