Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Rabu
Universitas Riau Kepulauan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ASSESSING THE PERFORMANCE OF POLICE CIVIL SERVANTS (SATPOL PP) OFFICERS IN ENFORCEMENT OF PUBLIC ORDER: EMPIRICAL STUDY OF DISCIPLINE AND ETHICS Gugi Gustamam; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu; Dwi Afni Maileni
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 5 (2026): APRIL
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20085297

Abstract

This study examines the performance of Satpol PP officers in enforcing public order, with a particular focus on work discipline and ethical behavior as fundamental aspects of public service accountability. Despite a clear legal mandate given to Satpol PP, challenges remain in ensuring that law enforcement practices are carried out in accordance with ethical standards and professional norms. This study aims to analyze how the legal framework and organizational factors influence the actual implementation of public order enforcement by Satpol PP officers. This study uses a normative-juridical approach combined with empirical qualitative methods. The normative analysis was conducted by examining laws and regulations, codes of ethics, and standard operating procedures that govern the authority and duties of Satpol PP. Empirical data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving Satpol PP officers and relevant stakeholders at the local government level. The collected data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and discrepancies between legal norms and field practices. The findings indicate that the gap between normative regulations and empirical implementation is influenced by factors such as leadership practices, organizational culture, legal understanding, and internal oversight mechanisms. These factors significantly influence the consistency of discipline and ethical behavior in enforcing public order. This study makes a practical contribution by offering recommendations for strengthening legal compliance, ethical governance, and performance evaluation mechanisms within the Public Order Agency (Satpol PP). Theoretically, this research enriches empirical legal studies by integrating normative analysis with field-based evidence in the context of public order enforcement.
Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana Yossy Wisata; Indra Sakti; Isfandir Hutasoit; Rabu
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.755

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, terutama untuk membedakan kapan tindakan tetap sah sebagai penegakan administratif dan kapan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana. Kerangka konseptual dibangun dari perdebatan hukum administrasi dan hukum pidana mengenai kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembenar perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris berbasis dokumen publik pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal sebagai jejak bukti praktik penertiban. Temuan menunjukkan pola penertiban yang dominan berupa pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, sehingga titik uji utama bergeser pada keterpenuhan prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, yaitu tahapan teguran dan peringatan, surat tugas atau perintah, berita acara, pendataan barang, serta mekanisme pasca penertiban, dan pada kesepadanan kadar pemaksaan dengan tujuan kebijakan daerah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan dan mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang sebagai instrumen inti untuk menjaga legitimasi penegakan dan mencegah ekses tindakan.
Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Lukman Husin; Edwar Kelvin; Rabu
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.966

Abstract

Permufakatan jahat merupakan bentuk tindak pidana yang memungkinkan pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana yang direncanakan terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak asasi manusia karena pemidanaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan niat, tetapi harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan batasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk mengkaji ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan memberikan batasan terhadap pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana. Pengaturan tersebut membedakan permufakatan jahat dari persiapan, percobaan, dan penyertaan, serta memberikan pembatasan terhadap ancaman pidananya. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara restriktif dan hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, pembuktian yang memadai, dan pertanggungjawaban individual. Kejelasan rumusan norma juga diperlukan untuk mencegah multitafsir, kriminalisasi berlebihan, disparitas pemidanaan, serta penggunaan kewenangan pidana yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.
Pengaturan Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Kuhp Nasional Dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi Bima Shakti Nicko Prayuda; Edwar Kelvin; Rabu
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1004

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan berekspresi. Permasalahan penelitian berangkat dari diberlakukannya kembali ketentuan penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 setelah sebelumnya ketentuan serupa dalam KUHP lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional memberikan perlindungan pidana terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 220 menempatkannya sebagai delik aduan. Pasal 218 ayat (2) juga memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Meskipun demikian, frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” masih membuka ruang penafsiran dalam membedakan penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan tujuan, konteks, dan substansi ekspresi serta prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak seharusnya digunakan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Penegakan hukum perlu dilakukan secara terbatas dan hati-hati agar tercipta keseimbangan antara perlindungan martabat Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, keberadaan delik penghinaan dapat dibenarkan sepanjang diterapkan sebagai instrumen perlindungan yang terbatas, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tetap menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.
Co-Authors Bima Shakti Nicko Prayuda Dwi Afni Maileni Edwar Kelvin Gugi Gustamam Indra Sakti Isfandir Hutasoit Lukman Husin Rizki Tri Anugrah Bhakti Yossy Wisata