Chandra Alexander Sirait
Universitas Riau Kepulauan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Reformulasi Kebijakan Individualisasi Pidana Dalam KUHP Nasional Sebagai Perwujudan Keadilan Substantif Chandra Alexander Sirait; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1005

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta peraturan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan individualisasi pidana merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, kepentingan korban, serta tujuan perlindungan masyarakat. Penguatan konsep rechterlijk pardon, pengembangan pidana alternatif, penerapan prinsip proporsionalitas, dan pendekatan restoratif menunjukkan adanya transformasi sistem pemidanaan menuju paradigma yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi individualisasi pidana masih memerlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHAP, penyempurnaan pedoman pemidanaan, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapannya berlangsung secara konsisten. Reformulasi kebijakan individualisasi pidana diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif secara seimbang.