<![CDATA[Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 mewajibkan sekolah menengah pertama dan atas untuk menolak calon siswa yang tidak dapat membaca dan menulis Al-Qur'an. Studi tentang peraturan daerah terkait literasi Al-Qur'an sebagian besar mengevaluasi efektivitas program, namun belum meneliti situasi di mana ketentuan spesifik dan dapat ditegakkan sama sekali tidak dioperasionalkan. Artikel ini mengkaji implementasi Pasal 16 ayat (2) di SMPN 12 Konawe Selatan dan menjelaskan mengapa ketentuan tersebut menjadi norma tanpa dioperasionalkan. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris (sosio-legal) dengan desain studi kasus tunggal, penelitian ini menggabungkan analisis isi normatif peraturan daerah dengan observasi, wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, analisis dokumen, dan tes membaca Al-Qur'an yang diberikan kepada 33 siswa kelas tujuh. Hanya 24,24% siswa yang membaca dengan lancar dan 48,48% membaca dengan lancar atau cukup lancar, jauh di bawah perkiraan guru sebesar 70%. Jika ditelaah melalui empat variabel implementasi Edwards III dan model ambiguitas-konflik Matland, temuan menunjukkan bahwa kegagalan tersebut berasal dari rantai komunikasi yang terputus, kurangnya sumber daya dan prosedur operasi standar, dan yang terpenting, konflik normatif antara persyaratan penerimaan dalam peraturan, sistem penerimaan siswa baru nasional, dan hak konstitusional atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, ketentuan tersebut diimplementasikan secara simbolis: sah secara hukum tetapi tidak efektif secara praktis. Artikel ini berpendapat bahwa tidak diberlakukannya ketentuan tersebut oleh sekolah dapat dibenarkan secara konstitusional dan merekomendasikan tinjauan legislatif yang mengubah persyaratan penerimaan yang bersifat eksklusif menjadi kewajiban perbaikan pasca-penerimaan yang didasarkan pada penilaian dasar yang terstandarisasi.]]>
