Muhammad
Institut Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Maros

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Brief Review of Siyasah Syar'iyyah on the Policy of Imposing Electronic Traffic Fines in Makassar City Asgar; Muhammad; Halimah Basri; M. Chaerul Risal; Zakirah
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.545

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengenaan denda tilang elektronik di Kota Makassar dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Pokok masalah tersebut dirincikan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan tilang elektronik (ETLE) di Kota Makassar, khususnya terkait dengan pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas? 2) Apa saja kendala dan dampak sosial yang timbul dari penerapan sistem tilang elektronik bagi masyarakat di Kota Makassar? 3) Bagaimana kebijakan pengenaan denda tilang elektronik terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah syar’iyyah? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan Syar’i, dan Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dan menggunakan metode induktif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pengadilan negeri yang terkait dengan pelaksanaan tilang elektronik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu klasifikasi data, redaksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Kota Makassar telah menjadi langkah modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang efektifdalam menekan praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi. Namun,kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, keterbatasan literasi digital, serta anggapan bahwa besaran denda memberatkan sebagian kalangan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan Amanah/khianat al-Nisa/4: 58, karena bertujuan menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keteraturan sosial.