Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Fathimathuz Zachra De Chaniago
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi Berbasis Internal Department of Court Administration Guna Menjamin Clean and Good Judicial Rasji Rasji; Fathimathuz Zachra De Chaniago; Feny Bobyanti
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5889

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi pengawasan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) guna menjamin terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan berintegritas (clean and good judicial). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus pelanggaran etik oleh hakim MK yang menimbulkan kontroversi publik, khususnya terkait putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pengawasan kode etik hakim MK dan menawarkan model pengawasan berbasis Internal Department of Court Administration seperti yang diterapkan di Korea Selatan. Melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Majelis Kehormatan MK (MKMK) masih terbatas pada penegakan etik tanpa menyentuh putusan yang telah dikeluarkan, sehingga menimbulkan kevakuman hukum. Untuk itu, perlu penguatan mekanisme internal melalui pembentukan struktur pengawasan administratif yang lebih independen dan sistematis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran Komisi Yudisial, pelibatan masyarakat sipil, serta reformasi internal di Mahkamah Konstitusi guna menciptakan sistem pengawasan etik yang lebih efektif dan kredibel.
Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1065/PDT/2023/PT DKI Terkait Sengketa Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa Fathimathuz Zachra De Chaniago; Feny Bobyanti; Muhammad Najib
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5936

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan kontrak hukum yang mengatur hak dan kewajiban penyewa serta pemberi sewa dalam penggunaan properti dengan pembayaran sewa. Kasus sengketa sewa menyewa pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1065/Pdt/2023/PT DKI mengilustrasikan penerapan hukum kontrak dalam praktik, khususnya terkait wanprestasi pembayaran sewa oleh pihak tergugat. Pengadilan menolak dalih force majeure akibat pandemi COVID-19 karena penggugat telah memberikan relaksasi berupa pembebasan dan diskon sewa. Putusan ini menegaskan bahwa validitas perjanjian dan kewajiban kontraktual harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta bahwa wanprestasi dapat menimbulkan hak ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Pendekatan normatif dalam putusan ini selaras dengan teori Hans Kelsen yang memisahkan hukum dari moralitas, menegaskan hukum sebagai sistem norma yang sah dan formal. Pengadilan hanya mengabulkan tuntutan yang didukung bukti kuat, menolak klaim bunga dan biaya lain tanpa dasar pembuktian. Kasus ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan penerapan norma hukum secara sistematis dalam sengketa sewa menyewa, sekaligus menampilkan peran pengadilan sebagai penegak hukum yang objektif dan adil dalam konteks hukum perdata Indonesia.
Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya Fathimathuz Zachra De Chaniago; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1428

Abstract

Korupsi telah menjadi masalah sosial serius yang melanda Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, merambahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara ini. Langkah-langkah dilakukan penegak hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi antara lain memberatkan sanksi untuk pelaku korupsi, menerapkan budaya anti-korupsi di masyarakat, dan lain lain akan pelaku korupsi di Indonesia masih banyak dan merajalela. Latar belakang korupsi di Indonesia adalah lemahnya pengawasan pada belanja modal daerah dan intervensi dari pihak lain. Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi yang dapat ditelusuri hingga era kolonial. Praktik korupsi semakin meluas selama periode paska-kemerdekaan, dan korupsi menjadi semakin terintegrasikan dalam budaya politik dan bisnis negara. Faktor historis ini telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap korupsi dan menciptakan norma sosial yang memudahkan praktik-praktik koruptif. Birokrasi sistem pemerintahan yang tidak jujur, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas dalam sistem pemerintahan telah menciptakan lingkungan rentan terhadap tindakan koruptif. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemaparan analisis terhadap faktor pendorong terjadinya tindakan korupsi, penelitian ini akan membahas dan melihat korupsi melalui salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus terdapat rakyar Indonesia adalah kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan kominfo. Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Kasus korupsi BTS 4G ini merupakan contoh yang mencerminkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.
Co-Authors Feny Bobyanti Moody Rizqy Syailendra Putra Muhammad Najib Rasji