Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Jhonatan Ari
universitas bengkulu
Environmental Science Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implementasi Rencana Aksi Daerah Kependudukan di Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Jhonatan Ari; Achmad Aminudin; Jatmiko Yogopriyatno
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP)-INPROSES
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i2.10865

Abstract

Abstrak: Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kependudukan di Provinsi Bengkulu menghadapi defisit multidimensi yang serius, dibuktikan oleh TFR sebesar 2,26 (target 2,10), prevalensi stunting 20,2% (melampaui ambang WHO), dan rasio PKB 1:5-6 desa dari standar ideal 1:1-2. Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perpres No. 180/2024 memperparah tantangan implementasi yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Grindle (1980). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (2 informan kunci dari Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Bengkulu, dan 8 informan pendukung mencakup koordinator PKB lapangan, pejabat Bappeda, DPPKB, dan legislator DPRD), dilengkapi analisis dokumen LKjIP 2024, RKAKL 2024-2026, dan Renstra 2025-2029. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Tiga lapisan kegagalan dominan teridentifikasi: (1) ketidaksesuaian desain-konteks antara 30 indikator GDPK nasional dengan kapasitas regulatif daerah; (2) distorsi ekonomi politik yang mendistorsi alokasi sumber daya, termasuk pengalihan DAK KB senilai Rp1,2 miliar; dan (3) kesenjangan kapasitas struktural pelaksana lapangan. Kegagalan implementasi RAD bersifat sistemik dan saling-memperkuat. Rekomendasi mencakup rekalibrasi indikator kontekstual, mekanisme tata kelola DAK yang mengikat, dan sistem insentif PKB di wilayah terpencil.
Co-Authors Aminudin, Achmad Jatmiko Yogopriyatno