Implementasi Rencana Aksi Daerah Kependudukan di Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Jhonatan Ari (universitas bengkulu)
Achmad Aminudin (universitas bengkulu)
Jatmiko Yogopriyatno (universitas bengkulu)

Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP)-INPROSES

Abstrak: Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kependudukan di Provinsi Bengkulu menghadapi defisit multidimensi yang serius, dibuktikan oleh TFR sebesar 2,26 (target 2,10), prevalensi stunting 20,2% (melampaui ambang WHO), dan rasio PKB 1:5-6 desa dari standar ideal 1:1-2. Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perpres No. 180/2024 memperparah tantangan implementasi yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Grindle (1980). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (2 informan kunci dari Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Bengkulu, dan 8 informan pendukung mencakup koordinator PKB lapangan, pejabat Bappeda, DPPKB, dan legislator DPRD), dilengkapi analisis dokumen LKjIP 2024, RKAKL 2024-2026, dan Renstra 2025-2029. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Tiga lapisan kegagalan dominan teridentifikasi: (1) ketidaksesuaian desain-konteks antara 30 indikator GDPK nasional dengan kapasitas regulatif daerah; (2) distorsi ekonomi politik yang mendistorsi alokasi sumber daya, termasuk pengalihan DAK KB senilai Rp1,2 miliar; dan (3) kesenjangan kapasitas struktural pelaksana lapangan. Kegagalan implementasi RAD bersifat sistemik dan saling-memperkuat. Rekomendasi mencakup rekalibrasi indikator kontekstual, mekanisme tata kelola DAK yang mengikat, dan sistem insentif PKB di wilayah terpencil.