Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji Rasji; Virginia Virginia; Rewiyaga Rewiyaga; Ekaprasetya Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.
Mechanism for Settlement of International Trade Disputes in the Case of the European Union's Lawsuit Against Indonesia Regarding Nickel Mining Arlyn Annabel Nusamara; Virginia Virginia; Matthew Mikha Sebastian Matondang
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2730

Abstract

Nickel, a naturally formed metal element, has a shiny shape and a sparkling white color. On some islands in Indonesia, nickel is still abundantly found, such as in Sulawesi, which is a hub of mining industry, especially in Morowali and North Morowali. Besides, it is also found on several other islands, like Maluku North (Halmahera), Papua, and Kalimantan. In addition, total nickel exports by 2022 rose to $5.97 billion. Following the entry into force of a policy banning the export of crude nickel seeds on January 1, 2020, Indonesian nickle exports have increased. However, the EU opposed the policy and sued Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in early 2021. Indonesia was found to have violated article X.1 of the GATT on violation of regulatory transparency obligations, article 3.1 (b) of the Subsidy Agreement and the Contract Act on Prohibited Subsidies, and article XI.1 of GATT concerning export and import bans. The aim of the filed lawsuit is to maintain the balance of international trade and encourage more environmentally friendly mining practices. However, the impact is a decrease in foreign investment in the nickel sector.