Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Indonesia: Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Matthew Mikha Sebastian Matondang
Journal of Education Transportation and Business Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4396

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. OECD mengembangkan prinsip-prinsip GCG menjadi panduan bagi pemerintah serta regulator, termasuk di Indonesia, untuk mempromosikan praktik terbaik dalam keberlanjutan perusahaan. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi perlindungan hak pemegang saham (fairness), transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial. Penerapan GCG juga berperan dalam mengatasi berbagai tantangan bisnis seperti korupsi, tanggung jawab sosial, serta etika perusahaan. Di Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penerapan GCG melalui regulasi yang melibatkan peran direktur independen, transparansi laporan keuangan, serta penegakan aturan pasar modal. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh keputusan Menteri Koordinator bidang EKUIN turut berperan dalam mengembangkan kerangka hukum untuk mendukung implementasi GCG, seperti reformasi Undang-Undang Pasar Modal serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penerapan GCG yang buruk bisa menyebabkan kerugian besar, namun, jika GCG bisa diterapkan dengan baik, maka akan bisa meningkatkan nilai dari  perusahaan, meminimalisir risiko, serta meningkatkan kepercayaan dari para investor.
Analisis Yuridis Keabsahan Pengunduran Diri Pekerja Dalam Sengketa Phk: Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr Matthew Mikha Sebastian Matondang; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8244

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan pengunduran diri pekerja dalam sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mengacu terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan studi mengindikasikan jika hakim menilai pengunduran diri pekerja tidak sah karena dua aspek. Pertama, kondisi eksternal berupa intervensi dan intimidasi dari pihak pemberi kerja yang mengakibatkan terjadinya kecacatan dalam pembentukan kehendak (wilsgebrek) dan penyalahgunaan keadaan (undue influence). Kedua, dalam aspek normatif, secara prosedural pengunduran diri tersebut gagal memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta melanggar Pasal 31 Peraturan Perusahaan. Akibat hukum dari ketidakabsahan pengunduran diri adalah penetapan bahwa telah terjadi PHK sepihak yang melawan hukum, sehingga pengusaha diwajibkan membayar hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, dan upah proses dengan total kompensasi sebesar Rp64.123.524,00. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum untuk pekerja sekaligus menjadi instrumen korektif terhadap praktik PHK terselubung melalui pemaksaan pengunduran diri.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Jeremy Nathanael; Matthew Mikha Sebastian Matondang; Efryando Stefen Andreas Sinaga
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Indonesia: Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Matthew Mikha Sebastian Matondang
Journal of Education Transportation and Business Vol. 1 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.4396

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. OECD mengembangkan prinsip-prinsip GCG menjadi panduan bagi pemerintah serta regulator, termasuk di Indonesia, untuk mempromosikan praktik terbaik dalam keberlanjutan perusahaan. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi perlindungan hak pemegang saham (fairness), transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial. Penerapan GCG juga berperan dalam mengatasi berbagai tantangan bisnis seperti korupsi, tanggung jawab sosial, serta etika perusahaan. Di Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penerapan GCG melalui regulasi yang melibatkan peran direktur independen, transparansi laporan keuangan, serta penegakan aturan pasar modal. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh keputusan Menteri Koordinator bidang EKUIN turut berperan dalam mengembangkan kerangka hukum untuk mendukung implementasi GCG, seperti reformasi Undang-Undang Pasar Modal serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penerapan GCG yang buruk bisa menyebabkan kerugian besar, namun, jika GCG bisa diterapkan dengan baik, maka akan bisa meningkatkan nilai dari  perusahaan, meminimalisir risiko, serta meningkatkan kepercayaan dari para investor.
Law Enforcement Against Corruption Crimes in Indonesia Matthew Mikha Sebastian Matondang; Moody Rizqy Syailendra Putra
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1502

Abstract

Corruption is a criminal act of abuse of power against the public for the sake of enriching themselves. This act of lawlessness is a frequent occurrence in the country of Indonesia, whose existence continues to exist and increase every year. The Indonesian government has tried various ways to stop the occurrence of corruption. The government established the Corruption Eradication Commission (KPK) as a party that has the role of an anti-corruption commission. The existence of the KPK has not greatly reduced the number of corruption cases in Indonesia. In fact, even the existence of binding laws does not limit the movement of corruptors to satisfy their greedy desires. This certainly states that all the efforts of the government and the applicable laws are still unable to work effectively in preventing corruption. The eradication of corruption has become the main focus of the Indonesian government, looking for new efforts that can be made to be able to further narrow the space for perpetrators of corruption. Therefore, this article aims to analyze the background and factors of corruption, and understand the pattern of corruption. In this article, the efforts of the Indonesian government are explained as a sustainable effort, which can support their efforts in the process of eradicating corruption. This article is structured using a descriptive normative method, in order to make it clear to understand the contents of the article with a comprehensive and clear presentation of laws and legal theories.
Mechanism for Settlement of International Trade Disputes in the Case of the European Union's Lawsuit Against Indonesia Regarding Nickel Mining Arlyn Annabel Nusamara; Virginia Virginia; Matthew Mikha Sebastian Matondang
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2730

Abstract

Nickel, a naturally formed metal element, has a shiny shape and a sparkling white color. On some islands in Indonesia, nickel is still abundantly found, such as in Sulawesi, which is a hub of mining industry, especially in Morowali and North Morowali. Besides, it is also found on several other islands, like Maluku North (Halmahera), Papua, and Kalimantan. In addition, total nickel exports by 2022 rose to $5.97 billion. Following the entry into force of a policy banning the export of crude nickel seeds on January 1, 2020, Indonesian nickle exports have increased. However, the EU opposed the policy and sued Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in early 2021. Indonesia was found to have violated article X.1 of the GATT on violation of regulatory transparency obligations, article 3.1 (b) of the Subsidy Agreement and the Contract Act on Prohibited Subsidies, and article XI.1 of GATT concerning export and import bans. The aim of the filed lawsuit is to maintain the balance of international trade and encourage more environmentally friendly mining practices. However, the impact is a decrease in foreign investment in the nickel sector.