<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar-dasar hukum dari sistem pelayanan dan perlindungan merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji dampak psikologis, kognitif, sosial dan behavioral impact ekonomi dalam dunia industri yang modern saat ini. Pelaku usaha dan konsumen menitikberatkan pada era digitalisasi yang cukup luas, setiap individu (konsumen) dapat mengakses proses jual beli melalui sistem digitialisasi. Konsumen tidak melihat secara utuh dan komprehensif jenis produk barang yang akan dibeli namun cenderung hanya berdasarkan merek atau brand yang sering muncul dan terkenal. Kondisi ini memungkinkan terjadinya peristiwa hukum pemalsuan merek. Jenis-jenis barang yang sedang trend akan menjadi sasaran pemalsuan merek (duplikat) oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa masalah untuk dianalisis. Rumusan masalah pertama Perlindungan Hukum, kedua Merek Dagang, ketiga Sengketa Merek Dagang. Masalah diatas akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan studi kasus putusan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang sudah terdaftar mendapat hak eksklusif dari negara untuk menggunakan merek dan melarang pihak lain memakainya tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek dagang yang sama dengan merek yang terdaftar merugikan masyarakat sebagai pihak konsumen dan juga pemilik merek dagang yang terdaftar. Peristiwa hukum ini terjadi pada merek dagang pihak SARI dengan pihak SAIR. Pemenuhan keamanan dan jaminan perlindungan merek dagang yang sudah terdaftar wajib dipenuhi oleh Kementrian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia (DJKI). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 terntang Hak Cipta. Perlindungan hukum hanya diperoleh jika merek telah terdaftar berdasarkan prinsip first to file (pendaftar pertama). Sedangkan merek yang belum didaftarkan memiliki perlindungan sangat terbatas dan sulit dibuktikan dalam sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar masih belum terimplementasi dengan baik, terbukti panjangnya prosedur pengaduan, pembuktian, hingga dilakukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Yang tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan dana yang cukup besar.]]>
