<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan peran Direktorat Samapta dalam penanganan awal tindak pidana di Polres Karo berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ). Urgensi kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tingkat kriminalitas di Sumatera Utara dan adanya kesenjangan antara norma regulasi dengan praktik lapangan dalam pelaksanaan fungsi Samapta sebagai first responder. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber dan metode. Lokasi penelitian adalah Polres Karo, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional Direktorat Samapta telah menjalankan fungsi first responder dengan kecepatan respons yang relatif baik dan mampu menjaga stabilitas situasi awal di TKP. Namun efektivitas tersebut masih bersifat parsial karena belum didukung ketepatan tindakan yang terstandarisasi, khususnya dalam pengamanan barang bukti dan dokumentasi awal. Kesesuaian dengan SOP dan prinsip profesionalitas kepolisian juga belum konsisten, terutama dalam koordinasi antara Samapta dan Reskrim. Data nasional Polri menunjukkan 21.063 perkara diselesaikan melalui RJ pada 2024, naik 15,89 persen dari 2023, namun data RJ khusus fungsi Samapta belum dipublikasikan secara terpisah sehingga evaluasi kuantitatif tidak dapat dilakukan. Penelitian menyimpulkan terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang bersumber dari faktor struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kapasitas SDM, standarisasi SOP, dan penerapan evidence-based policing guna meningkatkan kualitas penanganan awal tindak pidana yang profesional dan berkeadilan]]>
