Kashadi, Kashadi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN (DARI IKAN) KALENGAN BERCACING DI KOTA SEMARANG Elisyamedita, Milla; Njatrijani, Rinitami; Kashadi, Kashadi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.322 KB)

Abstract

Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia, macam produk pangan yang di konsumsi konsumen salah saatunya yaitu produk makanan (dari ikan) kalengen. Produk yang beredar harus sesuai dengan mutu dan kemanan pangan, namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran yaitu di temukannya produk makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng  Secara Wajib. Serta melanggar Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak konsumen, dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenai setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Balai Besar POM di Semarang, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dan Tanggung Jawab BPOM dalam peredaran produk makanan (dari ikan) kalengan yang bercacingdi Kota Semarang dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan BPOM menanganin kasus ini dari Hulu hingga ke hilir. Tetapi integritas pengawasan dan sistem pengawasan  dari produsen masih kurang baik sehingga perlu dilakukan sistem pengawasan produksi makanan dari ikan kalengan yang lebih efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari produk makanan (dari ikan) kalenganyang berbahaya bagi kesehatan
KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM LELANG BARANG JAMINAN Soegiarto, Achmadio Noor; Suharto, R.; Kashadi, Kashadi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.756 KB)

Abstract

Perum Pegadaian menyediakan pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Gadai merupakan suatu perjanjian utang menggunakan jaminan dengan menguasai bendanya.Permasalahan yang sering timbul saat ini adalah adanya kecenderungan dari pihak pegadaian untuk mengesampingkan hak konsumen dalam hal ini nasabah, serta memanfaatkan kelemahan nasabah tersebut dengan cara melelang barang jaminan yang belum waktunya dilelang. Hal ini dinilai merugikan nasabah yang masih menginginkan untuk memiliki barang tersebut, apalagi ada sebagian barang yang memiliki keterikatan emosional dengan nasabah pegadaian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipelaksanaanlelanggadai di PerumPegadaian Unit PengelolaCabangPasarMangkangdanmengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan sebelum hutangnyajatuh tempo di PerumPegadaian Unit PengelolaCabangPasarMangkang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Berdasarkan hasil penelitian, lelang yang dilakukan pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan pelelangan barang tidak melanggar ketentuan dari Perum Pegadaian maupun perundang-undangan karena telah memnuhi asas keterbukaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui mediasi dan arbitrase atau peradilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang barang jaminannya telah dilelang oleh Perum Pegadaian tidak pernah melakukan upaya hukum.