<![CDATA[Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum terkait praktik gadai tanah sawah (gala umong) di Gampong Bentayan, Kabupaten Pidie, yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi. Sengketa bermula saat pemberi gadai mengambil kembali tanah sawah yang telah digadaikan tanpa melunasi utang emas kepada penerima gadai, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan memunculkan pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab para pihak serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap dokumen putusan Pengadilan Negeri Sigli, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Mahkamah Agung, serta kajian literatur terkait hukum gadai menurut hukum adat, KUHPerdata, dan peraturan perundang-undangan agraria.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di antara ketiga tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Sigli dalam putusan awal hanya membebankan tanggung jawab kepada salah satu tergugat (Tergugat II), sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki putusan tersebut dengan mewajibkan kedua tergugat membayar ganti rugi kepada penerima gadai. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi dari Tergugat I dan menguatkan putusan banding, sehingga kedua tergugat tetap diwajibkan membayar ganti rugi berupa 55 mayam emas atau melalui pelelangan tanah sawah jika tidak dilaksanakan secara natura. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa gadai tanah sawah di Aceh dan menegaskan pentingnya mempertimbangkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria.Terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri Sigli, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Mahkamah Agung terkait pembagian tanggung jawab dan ganti rugi. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan banding memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak penerima gadai, serta menjadi preseden penting untuk sengketa serupa.Penulis menyarankan hakim memperhatikan hukum adat setempat dan mengharmonisasikannya dengan peraturan nasional dalam perkara gadai tanah sawah. Masyarakat diharapkan membuat perjanjian gadai tertulis agar menghindari sengketa, sementara pemerintah daerah perlu mensosialisasikan hak dan kewajiban para pihak sesuai hukum adat dan hukum positif. Kata Kunci: gadai tanah sawah, hukum adat, pertimbangan hakim.]]>
