Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KESIAPSIAGAAN UNIT PKP-PK DALAM PENANGANAN THERMAL RUNAWAY GROUND SUPPORT EQUIPMENT BERBASIS LISTRIK DI AIRSIDE BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI Luh Septy Periani; Ichyu Machmiyana; Suse Lamtiar Simbolon
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 9 No. 4 (2026): Inpress Vol. 9 No. 4 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v9i4.62744

Abstract

Komitmen bandara ramah lingkungan mendorong elektrifikasi ground support equipment (GSE), yang memindahkan sumber energi ke baterai lithium-ion sekaligus menghadirkan risiko thermal runaway yang berbeda jenis dari kebakaran konvensional. Sementara kajian yang ada umumnya menyasar kendaraan listrik penumpang, bukan GSE di airside. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik risiko thermal runaway pada GSE berbasis listrik dan menganalisis kesiapsiagaan unit PKP-PK dalam menanganinya dengan peralatan yang tersedia saat ini di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap empat informan dari tiga level kewenangan yang dipilih secara purposive, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan dengan pengujian keabsahan berupa triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik risiko meliputi lonjakan suhu melampaui 1.000 derajat Celsius, pelepasan gas beracun, dan potensi penyalaan ulang, dengan pemicu yang melekat pada operasi harian berupa pengisian daya berlebih dan benturan mekanis di apron. Kesiapsiagaan unit berada pada kondisi transisi yaitu  dimensi pengetahuan telah matang, namun dimensi prosedur, peralatan, dan keterampilan tertinggal secara konsisten. Ketidakseimbangan antar dimensi inilah yang menjadi sumber kerentanan, sehingga diperlukan intervensi terpadu pada level kebijakan, pengadaan, dan pengembangan kompetensi.