Fika Puji Astuti
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK GUGAT MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT MPR Fika Puji Astuti; Suarlan Datupalinge; Adiguna Kharismawan
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 9 No. 2 (2026): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v9i2.4791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas pertambangan PT. Mulia Pacific Resources (PT. MPR) di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, serta mengkaji implementasi hak gugat tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Ganda-Ganda dan masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action). Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 telah memberikan kepastian hukum secara prosedural dalam pengajuan gugatan tersebut. Namun, implementasi hak gugat masyarakat di Desa Ganda-Ganda belum berjalan secara optimal. Masyarakat yang terdampak banjir, longsor, dan pencemaran debu akibat aktivitas pertambangan cenderung menempuh penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah desa. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme gugatan perwakilan kelompok serta belum optimalnya sosialisasi mengenai hak gugat menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatan instrumen hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan hukum agar masyarakat dapat menggunakan hak gugat secara efektif dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup.