Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik
Vol. 9 No. 2 (2026): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK GUGAT MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PT MPR

Fika Puji Astuti (Fakultas Hukum Universitas Tadulako)
Suarlan Datupalinge (Tadulako University)
Adiguna Kharismawan (Tadulako University)



Article Info

Publish Date
31 Oct 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas pertambangan PT. Mulia Pacific Resources (PT. MPR) di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, serta mengkaji implementasi hak gugat tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Ganda-Ganda dan masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action). Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 telah memberikan kepastian hukum secara prosedural dalam pengajuan gugatan tersebut. Namun, implementasi hak gugat masyarakat di Desa Ganda-Ganda belum berjalan secara optimal. Masyarakat yang terdampak banjir, longsor, dan pencemaran debu akibat aktivitas pertambangan cenderung menempuh penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah desa. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme gugatan perwakilan kelompok serta belum optimalnya sosialisasi mengenai hak gugat menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatan instrumen hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan hukum agar masyarakat dapat menggunakan hak gugat secara efektif dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

propatria

Publisher

Subject

Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Description

a journal that contains scientific articles related to Education, Citizenship, Law, Social, and Politics. The contents of the articles in this journal are articles of scientific research results, conceptual articles based on the authors ideas or ideas, articles on theory applications, and articles ...