Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Exploratory Dynamic Problems
Arthur Alexandro Elim
Universitas Nusa Cendana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Fungsi Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mengelola Aset Tanah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Arthur Alexandro Elim; Josef Mario Monteiro; Rafael Rape Tupen
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola aset tanah di wilayah Tanah Bajadex Kelapa Lima Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAD Provinsi NTT telah berupaya merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan serta pengamanan aset tanah sesuai siklus Barang Milik Daerah (BMD). Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum belum optimal akibat beberapa faktor penghambat utama, yaitu: (1) keterbatasan jumlah dan beban kerja Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur; (2) klaim kepemilikan dan okupasi lahan oleh sekitar 175 kepala keluarga (masyarakat); serta (3) belum tuntasnya penyelesaian dokumen legalitas formal berupa sertifikat hak atas tanah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, percepatan sertifikasi melalui sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta penempuhan jalur musyawarah persuasif maupun penegakan hukum secara terpadu.
Co-Authors Josef M Monteiro Rafael Rape Tupen