Suja Aspikawati
STIKES Bina Husada

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS KEAKTIFAN PESERTA JKN BPJS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Suja Aspikawati; Chairil Zaman; Arie Wahyudi
Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Ma`arif Baturaja Vol. 11 No. 4 (2026): October - December
Publisher : LPPM STIKES Al-Ma'arif Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52235/cendekiamedika.v11i4.943

Abstract

Universal Health Coverage (UHC) merupakan kebijakan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai cakupan UHC sebesar 102,61%, tetapi masih terdapat 21.152 peserta JKN berstatus tidak aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya cakupan kepesertaan belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi UHC dalam mengatasi ketidakaktifan peserta JKN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilaksanakan pada Februari–April 2026 dengan melibatkan 13 informan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tujuh Puskesmas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion, kemudian dianalisis menggunakan NVivo 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian informasi, dan koordinasi antarinstansi, tetapi belum optimal dan cenderung reaktif akibat keterbatasan anggaran. Sumber daya secara umum memadai, namun keterbatasan anggaran masih menghambat sosialisasi dan reaktivasi peserta JKN nonaktif. Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui komitmen, inisiatif, dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan. Struktur birokrasi didukung pembagian tugas, SOP, dan koordinasi lintas sektor, tetapi integrasi data antarinstansi belum optimal. Implementasi UHC didukung komitmen pelaksana dan kebijakan pemerintah daerah, namun masih menghadapi kendala anggaran, integrasi data, pemahaman masyarakat, perubahan status sosial ekonomi, dan administrasi kependudukan.