Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Journal
Devi Anggreni
Universitas Bina Insan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN HUKUM TINDAKAN ABORSI DILAKUKAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS Devi Anggreni; Ahmad Fuadi; Fitriyani Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.188

Abstract

Aborsi merupakan salah satu jalan pintas yang dilakukan anak-anak muda yang hamil diluar nikah akibat dampak pergaulan bebas. Mereka meyakini aman untuk dilakukan. Ada pula yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung dapat mempunyai ayah, atau dikenal dengan istilah MBA (Merried by Accident) atau menikah setelah hamil duluan. Pelaku tindak aborsi sangat beragam mulai dri dokter, bidan, perawat, dukun, guru, insinyur maupun orang biasa. Pelaku aborsi dibedakan antara pelaku medik ataupun non medik. Dilihat dari cara melakukannya aborsi ada yang menggunakan cara medik. Apabila dilihat dari tempat dilakukannya ada yang di klinik bersalin, rumah dukun, maupun hotel. KUHP dan UU Kesehatan sama-sama mengatur tentang ketentuan aborsi tapi keduanya mempunyai perbedaan. KUHP mengatur tindak pidana aborsi oleh tenaga medis maupun non medis. UU Kesehatan meskipun dalam Pasal 80 UU Kesehatan menyatakan “barang siapa”. Tetapi yang dimaksud di sini hanya terbatas pada tenaga kesehatan (tenaga medis) seperti yang dimaksud dalam PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Jemmi Angga Saputra; Sindi Oktarina; Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.194

Abstract

Peirkara tindak pidana korupsi meirupakan komponein dari tindak pidana yang luar biasa ini teintunya sulit untuk meingungkapkan peilakunya, kareina para peilaku teirseibut teintunya meimakai peiralatan-peiralatan yang sudah kompleiks dan maju yang dilakukan oleih banyak orang dalam keiadaan teirtutup, meimiliki sisteim teiratur untuk meimbeintuk suatu jaringan atau keilompok. Dalam hal ini dipeirlukan suatu cara khusus pula untuk meingeitahui peilaku keijahatan teirseibut. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meimutus mata rantai dari tindak keijahatan korupsi itu seindiri. Dalam hal ini dapat meilakukannya deingan meiminta keisaksian dari peilaku tindak pidana. Seipeirti halnya Justicei collaborator meirupakan salah satu strateigi piranti dalam anti korupsiRumusan masalah : Bagaimana Terjadinya Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.Plg, dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.plg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Quran dan Hadist, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI), sekunder (sumber lain yang terkait dengan objek penelitian kasus korupsi lelang jabatan yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara), dan tersier (KBBI,Kamus Istilah Fiqih, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia). Hasil dari kajian penelitian ini adalah penerapan saksi Justice Collaborator itu sangat penting karena seorang terdakwa yang berstatus Justice Collaborator memiliki peran yang sangat signifikan dalam meimbongkar suatu keijahatan dan teintunya dapat meinyeidiakan bukti guna meinyeireit peilaku utama dan teirsangka lainnya yang keimudian dibeirikan kepada terdakwa yang berstatus Justice Collaborator berupa remisi (peingurangan hukuman) seibagai beintuk peinghargaan teirhadap keijujurannya. Dalam konteiks hukum pidana Islam, pandangan teirhadap justicei collaborator dipeirboleihkan seilama keibeinaran informasi yang disampaikan, baik itu keibeinaran peirsonal atau keiteirangan yang dibeirikan, dapat dibuktikan.
LAW ENFORCEMENT EFFORTS IN AGGRAVATED THEFT CASES UNDER ARTICLE 477(2) OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE Sindi Eka Sari; Devi Anggreni; Elman Azizov
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 3 (2026): Law Journal (LAJOUR) September 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i3.407

Abstract

This study examines police efforts to address aggravated theft under Article 477(2) of the Indonesian Criminal Code in the jurisdiction of Lubuklinggau Utara I Police Sector. Using normative empirical legal research, it combines statutory analysis, police interviews, observation, and documentary research. Findings identify preventive measures, including routine patrols, public legal education, community policing, and neighborhood security initiatives, alongside repressive measures involving reports, crime scene examination, witness interviews, investigations, and case referrals. Implementation faces limited witnesses, inadequate surveillance and investigative equipment, low community participation, and difficulties locating repeat offenders. The study recommends stronger investigator training, improved facilities, closer community partnerships, coordinated case management, and consistent lawful enforcement. These measures seek to advance legal certainty, justice, public safety, and effective protection against theft within the local jurisdiction.
Co-Authors Ahmad Fuadi Elman Azizov Fitriyani Jemmi Angga Saputra Sindi Eka Sari Sindi Oktarina