Articles
<![CDATA[Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang ]]>
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>;
<![CDATA[Ardi Muthahir]]>
<![CDATA[ El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Vol 19 No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37092/el-ghiroh.v19i1.277
<![CDATA[The existence of a notary as a service worker is given the authority by the State to make authentic deeds and then represents the State / government in the competence of private legal relations that occur in the midst of society. The existence of a notary in this matter really plays a role, including one in the bank credit agreement. The purpose of this study was to determine the role of a notary in bank credit agreements in the context of borrowing money. In addition, the role of the notary is also the authorized party to check goods.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Devi Anggreni Sy]]>;
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v1i1.22
<![CDATA[This study discusses the implementation of Law No. 23, 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, raising problems and obstacles in the implementation of the implementation of the Law. The research objective is to explore the principles and systematics of law, especially those concerned with criminology against crimes committed within the scope of the household, the research carried out is classified as exploratory sociological legal research. The method used in data collection using library research (library research) to obtain secondary data and field research (field research) to obtain primary data by looking for data directly from the community conducting interviews. Data processing techniques are carried out by analyzing and constructing in a conclusion that the implementation of Law No. 23, 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has not been fully implemented properly and effectively. Obstacles in the Implementation of Law No. 23, 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence are the victims and the community itself.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Agustinus Samosir]]>;
<![CDATA[Abdul Jabar Rahim]]>;
<![CDATA[Ardi Muthahir]]>;
<![CDATA[Aidil Fitriyani]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i1.63
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.]]>
<![CDATA[ANALISA PENELANTARAN LANSIA BERKEDOK PENITIPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PANTI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ardi Muthahir]]>;
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>;
<![CDATA[Devi Anggreni Sy]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i2.66
<![CDATA[Di kota Lubuklinggau salah satu tempat yang dijadikan penitipan lansia atau lanjut usia yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha yang berada di kelurahan kayuara kecamatan lubuklinggau barat I. Panti Sosial Tresna Werdha sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Sosial Sumatera Selatan. Fenomena penitipan lansia dipanti jompo ini menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab penelantaran terhadap para orang tua lanjut usia. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan yaitu karena adanya kemungkinan orang tua lanjut usia yang sengaja dititipkan masih mempunyai keluarga utuh yang bisa dan sanggup untuk mengurusnya, karena seharusnya lansia tersebut bisa menikmati masa tua bersama orang-orang terkasih disekitarnya. Masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukumnya bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang tua lanjut usia dengan menitipkannya di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau meskipun sebenarnya orang tersebut masih sanggup untuk merawatnya dan menganalisa tentang penelantaran lansia berkedok penitipan sebagai tindak pidana dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[POLIGAMI SEBAGAI JAWABAN ATAS PERMASALAHAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Fuadi]]>;
<![CDATA[Devi Anggreni]]>;
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v2i2.67
<![CDATA[Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa azas pernikahan di Indonesia adalah monogami, poligami hanya dibolehkan dengan sarat yang sangat ketat serta dalam keadaan tertentu/kondisi darurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga didapati pasal yang membolehkan pernikahan poligami, ini tertuang pada Pasal 55 dan 56, kebolehan tersebut hanya berlaku pada kondisi khusus serta telah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah di atur. Kendati demikian banyaknya aturan yang mengatur tenteng poligami dari landasan hukum serta dasar-dasar teologis dan sosiologisnya, tampaknya praktik poligami selalu mengandung masalah tersendiri bagi beberapa kalangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa poligami tidak dapat diwujudkan oleh semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan. Mereka yang berpoligami harus berdasarkan situasi bukan berdasar kepada syarat-syarat tertentu.]]>
<![CDATA[ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Fitriyani 1Fitriyani]]>;
<![CDATA[Devi Anggreni]]>;
<![CDATA[Ahmad Fuadi]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v3i1.82
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KEPUTUSAN HAKIM YANG DIINGKARI OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DI KOTA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Riri Tri Maya Sari]]>;
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>;
<![CDATA[Devi Anggreni. Sy]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v3i2.89
<![CDATA[Perlindungan pemenuhan hak anak dalam keputusan hakim yang diingkari oleh orang tua pasca perceraian menimbulkan masalah hukum Antara suami istri yang telah bercerai dan sudah memiliki putusan Hakim Pengadilan Agama, tetapi setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan perintah putusan Hakim yang telah ditetapkan kepadanya terhadap nafkah anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak yang dilakukan oleh ayah menurut Hukum Positif Indonesia serta bagaimana Implementasi sanksi hukum bagi ayah yang mengabaikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dilengkapi dengan data normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengunakan wawancara serta Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian bahwa pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun, lalu dalam menangani permasalahan anak sebagai korban tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU ]]>
<![CDATA[Riri Tri Maya Sari]]>;
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v4i1.100
<![CDATA[Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana umum menjadi jalan alternatif untuk mewujudkan keadilan materiil atau substantif bagi semua pihak yang terkait suatu tindak pidana. Memposisikan hukum pidana sebagai ultimum remidium harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara. Data yang diperoleh dari data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ditemukan bahwa Kewenangan JPU dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan pendekatan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai fasilitator tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku serta penerimaan oleh anggota masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pendekatan restorative justice oleh JPU dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat serta kepentingan hukum lainnya. Terdapat hambatan dalam penerapan pendekatan restorative justice oleh JPU antara lain dibutuhkan aturan yang lebih terinci dalam pengecualian persyaratan dapat dilakukannya pendekatan restorative justice dan permintaan korban atau damai dengan syarat yang tidak dapat dipenuhi pelaku selama masa upaya restorative justice.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Fitriyani Fitriyani]]>;
<![CDATA[Devi Anggreni Sy]]>
<![CDATA[ Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Insan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32767/law.v4i2.124
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Negara adalah berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU ]]>
<![CDATA[Ahmad Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Devi Anggreni]]>;
<![CDATA[Sy Fitriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Hadratul Madaniyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33084/jhm.v11i1.7091
<![CDATA[The court has the authority to demand that the former husband provide post-divorce living expenses in the form of nafkah iddah. The Religious Court plays a central role in ensuring the rights of wives after divorce. When nafkah iddah is not implemented properly, it can result in injustice for women. When such injustice occurs, it is important to conduct a thorough investigation to find effective solutions for law enforcement, especially in ensuring the fulfillment of women's rights after divorce. This study utilizes a normative-empirical approach. Data collection is conducted through literature review, documentation, observation, and interviews. The results of this study show that the payment of nafkah iddah in divorce is carried out during the implementation of the talak pledge session, namely before the pronouncement of talak. This is done to protect the rights of women post-divorce, and the protection of women is an effort to create gender justice, which is increasingly becoming a concern. One of the measures is to determine the period of payment for nafkah iddah during the implementation of the talak pledge session.]]>
