Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Law Journal J-CEKI PESHUM
Ahmad Fuadi
Universitas Bina Insan
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam Ahmad Fuadi; Tentiyo Suharto
El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Vol 19 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/el-ghiroh.v19i1.269

Abstract

Indonesia is currently busy with various efforts in the prevention, treatment, and handling of the Covid-19 virus, one of the efforts made by the government is the covid-19 vaccination, the administration of this vaccine has reaped various responses, starting from receiving it totally, rejecting it. totally and accepting conditionally, the groups that refuse to be vaccinated have various backgrounds, ranging from reasons of health concerns to reasons of religion. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods. In the end it can be concluded that the problem of Covid-19 vaccination, which is suspected to contain unclean elements, does not need to be questioned, as long as in medical tests it will not endanger human health or in maqashid language, as long as it reflects hifzh an-nafs or maintains the soul and hfzh an-nasl or maintain humans as a whole.
PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v7i2.1986

Abstract

Dalam Islam Perkawinan beda agama dilarang oleh kebanyakan ulama. Hal ini merujuk pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 dan Qur’an surat al-Mumtahanah ayat 10, Namun akibat adanya pandangan yang berbeda tentang hukum perkawinan beda agama, hal ini berdasarkan Alquran surat al-Ma‟idah ayat 5. Disamping itu juga terdapat kontradiktif tentang aturan pernikahan beda agama antara Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkwainan yang membuka peluang untuk dilakukannya pernikhan beda agama dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 Kompilasi Hukum yang menutup sama sekalai pernikahan beda agama. Oleh sebab itu banyak terjadi perkawinan beda agama di kalangan umat Islam, dan menimbulkan masalah yaitu bagaimana kawin beda agama ini dipandang baik menurut hukum Islam, dan hukum positip Indonesia. Penelitian ini bersifat diskriptik analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Pada akhirnya nanti dapat disimpulkan bahwa hakikat pernikahan adalah sebuah kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan pada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakannya, sekalipun terdapat pelarangan seharusnya lebih bersifat sosiologis, bukan teologis dan realisasinyapun harus melalui fakta yang empirik bukan hanya prasangka-prasangka yang mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU Ahmad Fuadi
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.47

Abstract

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan usia di bawah 19 tahun. Baik pria maupun wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dapat dianggap sebagai pernikahan usia dini. Pernikahan dini umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Lubuklinggau. Dalam artikel ini, kami bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengolah data melalui uraian-uraian untuk memberikan gambaran yang jelas. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi pernikahan dini adalah pergaulan, rendahnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi. Hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah dengan pendekatan asas kemanfaatan dan keharusan untuk menolak bahaya atau kerugian yang mungkin timbul.
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG NUSYUZ (TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI) Ardi Muthahir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.41

Abstract

Divorce is a failure in building a household, Allah really hates this divorce event, but in Islamic teachings it is still permissible, there are many factors that cause divorce, one of which is the existence of nusyuz (durhaka) both nusyuz carried out by wives and husbands. a wife is said to be nusyuz if she does not obey the husband's orders as long as these orders do not contradict the syari'at. Meanwhile, a husband is classified as nusyuz if he does not give his wife's rights properly, because husband and wife are ordinary human beings who at any time can make mistakes and mistakes. However, in the Islamic Law Compilation, there is no confirmation of the rules regarding the husband who performs nusyuz as the wife. In other words, if the husband does Nusyuz there is no legal consequence, based on the above assumptions, it can be concluded that there are various problems related to Nusyuz. This research aims to find out the true nature of nusyuz in KHI. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods. In the end it can be concluded that there should be improvements and improvements to the compilation of Islamic law by considering the interests and rights of women in the provisions of the article on nusyuz, because in the compilation of Islamic law there are no articles regulating the problem of husband nusyuz, this tends to be more detrimental to the wife.
KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.61

Abstract

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah yang dibebankan kepada laki-laki, bahwa mereka wajib memberikan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban suami istri sudah di atur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 30,31,32,33,dan 34. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini lebih rinci. Ketentuannya di mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kendatipun suami besetatus sebagai narapidana, kewajiban suami memberikan nafkah tersebut tetap ada karena akibat setatus perkawainannya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang kewajiban suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga prespektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dilokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana di Lapas Muara Beliti adalah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum
POLIGAMI SEBAGAI JAWABAN ATAS PERMASALAHAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN Ahmad Fuadi; Devi Anggreni; Fitriyani Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.67

Abstract

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa azas pernikahan di Indonesia adalah monogami, poligami hanya dibolehkan dengan sarat yang sangat ketat serta dalam keadaan tertentu/kondisi darurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga didapati pasal yang membolehkan pernikahan poligami, ini tertuang pada Pasal 55 dan 56, kebolehan tersebut hanya berlaku pada kondisi khusus serta telah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah di atur. Kendati demikian banyaknya aturan yang mengatur tenteng poligami dari landasan hukum serta dasar-dasar teologis dan sosiologisnya, tampaknya praktik poligami selalu mengandung masalah tersendiri bagi beberapa kalangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa poligami tidak dapat diwujudkan oleh semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan. Mereka yang berpoligami harus berdasarkan situasi bukan berdasar kepada syarat-syarat tertentu.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ahmad Fuadi; Ardi Muthahir; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia
ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA Fitriyani 1Fitriyani; Devi Anggreni; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.82

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B) Jimmy Celvin; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Landasan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimum untuk menikah—19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan—serta ayat 2 dan 3 tentang pemberian dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak. Latar belakang permohonan dispensasi nikah agama, tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak tercakup dalam uraian tesis ini. . Ada penelitian normatif-empiris yang termasuk dalam penelitian ini. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara, data dikumpulkan. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah melalui deskripsi. Berdasarkan hasil temuan, alasan permohonan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah karena faktor agama, ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah (Kawin Karena Kecelakaan). Hakim mempertimbangkan, selain kepatuhan hukum keluarga, keharusan menolak kerugian (manfaat), dan asas kemanfaatan. Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial secara langsung berkontribusi dalam pengajaran dan pembelajaran tentang bahaya perkawinan di bawah umur, undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan, dan perkawinan di bawah umur.
Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kuswoyo, Bahet Edi; Samosir, Agustinus; Fuadi, Ahmad
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2023): Februari 2023
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v1i2.531

Abstract

This study aims to analyze the judge's consideration in the case decision Number: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG and to find out and understand whether the case decision has fulfilled the values of justice, expediency and legal certainty. This research uses empirical normative approach methods, namely conceptual approach, statutory approach, legal history approach, comparative legal approach, then combined with approaches that are often used in empirical legal research including, sociological approach, anthropological approach, and legal psychology approach. The results showed that the basis for the judges' consideration in granting the petitioners which was the basis for considering the decision of the Lubuklinggau Class 1B Religious Court Judges in deciding the case application Number: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG concerning the Determination of Heirs, is that the applicants are the legal heirs of the heirs of the deceased. In accordance with the Compilation of Islamic Law article 171 letter (b) The heir is a person who at the time of death or is declared dead based on the decision of the Court, leaves heirs and relics, and Heirs are people who at the time of death have blood relations or marital relations with the heir, are Muslim and are not hindered by law from becoming heirs. That the decision that has been handed down by the Panel of Judges in the case regarding the Determination of Heirs, does not meet the value of legal certainty and the values of justice, because the judge in examining and adjudicating does not carefully look at the content of positive law and does not consider aspects of justice.
Co-Authors Agustinus Samosir Al-Kautsar, Muhammad Ibnu Alvina Aliya Angelina Ariq’ah Ruslan Anggreni, Devi Ardi Muthahir Celvin, Jimmy Devi Anggreni Devi Anggreni Devi Anggreni Sy Devi Anggreni Sy Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Fransisco, Wawan Jimmy Celvin Kuswoyo, Bahet Edi Muhammad Saleh Muthahir, Ardi Putranto, Rian Rahmawati, Lilis Rezika, Nadila Rizki Amaliah Samosir, Agustinus Suharto, Tentiyo Tentiyo Suharto Wanti, Sahiro Wijaya, Rena