Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

DARI PLURALISME DISINTEGRATIF MENUJU PLURALISME INTEGRATIF (Analisis Interaksionisme Simbolik Masyarakat Beda Agama di Kelurahan Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri) Wibowo, Arif; Umami, Khairil
Kodifikasia Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.905 KB) | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1684

Abstract

Pluralisme agama seringkali dijadikan sebagai sarana pemicu timbulnya konflik sosial sehingga pluralisme agama menimbulkan pluralisme yang disintegratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol dan makna simbol dalam interaksi sosial masyarakat kelurahan Karang Slogohimo Wonogiri yang  mampu menjadikan pluralisme integratif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran G.H. Mead tentang interaksionisme simbolik sebagai pisau analisa. Objek sekaligus fokus penelitian ini adalah masyarakat beda agama di kelurahan Karang Slogohimo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah bahwa simbol?simbol yang digunakan masyarakat Karang dalam interaksi sosial secara umum  melalui dua bentuk yaitu verbal dan non verbal. Kemudian Pemaknaan atas simbol?simbol tersebut dapat dikatagorikan menjadi tiga yaitu mind, self dan society sebagaimana maksud dari teori interaksionisme simbolik. Mind (pikiran) masyarakat Karang tentu sangat beragam yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang berbeda?beda namun ada konsep mind dalam sebagian besar masyarakat Karang beranggapan bahwa agama adalah ?ageman, terhadap saudara lain ?podho kulit lan balunge? sehingga perbedaan agama tidak menjadi suatu persoalan. Konsep Self (diri) faktor ?Me? lebih dominan dari pada faktor ?I? sehingga kecenderungan egois tidak begitu tampak. Adapun Konsep Society (masyarakat) mereka memiliki rasa peduli dan ada kecenderungan untuk interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga baik particular other maupun generalized other dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang baik. Religious pluralism is often used as a means of triggering social conflicts so that religious pluralism creates disintegrative pluralism. This study aims to determine the symbols and meanings of symbols in the social interaction of the people of the Wonogiri Karang Slogohimo village that can make integrative pluralism. To achieve the objectives of this study, researchers used the sociological approach of G.H. Mead thinking about symbolic interactionism as a knife of analysis. The object as well as the focus of this research is the religiously diverse community in Karang Slogohimo village. This research is a descriptive field research method, data collected through documentation, observation and in-depth interviews. The result is that the symbols used by the Karang community in general social interaction through two forms, namely verbal and non verbal. Then the meaning of the symbols can be categorized into three, namely mind, self and society as intended by the theory of symbolic interactionism. The mind of the Karang community is certainly very diverse which is influenced by a variety of different backgrounds, but there is a mind concept in most Karang people who think that religion is "ageman, against another brother" podho kulit lan balunge "so that religious differences do not become a problem. The concept of Self factor "Me" is more dominant than the factor "I" so that selfish tendencies are not so visible. The concept of the Society (community) they have a sense of caring and there is a tendency for social interaction with the surrounding community, so that both the other particular and other generalized can function as good social control.
DARI PLURALISME DISINTEGRATIF MENUJU PLURALISME INTEGRATIF (Analisis Interaksionisme Simbolik Masyarakat Beda Agama di Kelurahan Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri) Wibowo, Arif; Umami, Khairil
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1684

Abstract

Pluralisme agama seringkali dijadikan sebagai sarana pemicu timbulnya konflik sosial sehingga pluralisme agama menimbulkan pluralisme yang disintegratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol dan makna simbol dalam interaksi sosial masyarakat kelurahan Karang Slogohimo Wonogiri yang  mampu menjadikan pluralisme integratif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran G.H. Mead tentang interaksionisme simbolik sebagai pisau analisa. Objek sekaligus fokus penelitian ini adalah masyarakat beda agama di kelurahan Karang Slogohimo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah bahwa simbol–simbol yang digunakan masyarakat Karang dalam interaksi sosial secara umum  melalui dua bentuk yaitu verbal dan non verbal. Kemudian Pemaknaan atas simbol–simbol tersebut dapat dikatagorikan menjadi tiga yaitu mind, self dan society sebagaimana maksud dari teori interaksionisme simbolik. Mind (pikiran) masyarakat Karang tentu sangat beragam yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang berbeda–beda namun ada konsep mind dalam sebagian besar masyarakat Karang beranggapan bahwa agama adalah “ageman, terhadap saudara lain “podho kulit lan balunge” sehingga perbedaan agama tidak menjadi suatu persoalan. Konsep Self (diri) faktor “Me” lebih dominan dari pada faktor “I” sehingga kecenderungan egois tidak begitu tampak. Adapun Konsep Society (masyarakat) mereka memiliki rasa peduli dan ada kecenderungan untuk interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga baik particular other maupun generalized other dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang baik. [Religious pluralism is often used as a means of triggering social conflicts so that religious pluralism creates disintegrative pluralism. This study aims to determine the symbols and meanings of symbols in the social interaction of the people of the Wonogiri Karang Slogohimo village that can make integrative pluralism. To achieve the objectives of this study, researchers used the sociological approach of G.H. Mead thinking about symbolic interactionism as a knife of analysis. The object as well as the focus of this research is the religiously diverse community in Karang Slogohimo village. This research is a descriptive field research method, data collected through documentation, observation and in-depth interviews. The result is that the symbols used by the Karang community in general social interaction through two forms, namely verbal and non verbal. Then the meaning of the symbols can be categorized into three, namely mind, self and society as intended by the theory of symbolic interactionism. The mind of the Karang community is certainly very diverse which is influenced by a variety of different backgrounds, but there is a mind concept in most Karang people who think that religion is "ageman, against another brother" podho kulit lan balunge "so that religious differences do not become a problem. The concept of Self factor "Me" is more dominant than the factor "I" so that selfish tendencies are not so visible. The concept of the Society (community) they have a sense of caring and there is a tendency for social interaction with the surrounding community, so that both the other particular and other generalized can function as good social control].
Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java Miftahul Huda; Niswatul Hidayati; Khairil Umami
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i2.3787

Abstract

This article reveals the negotiation model in inheritance dispute resolution among Mataraman society at East Java as a response to the high number of inheritance dispute which often becomes an acute family social problem. Conducting field research on seven families carrying out inheritance distribution process, this article classifies three models of Mataraman society’s negotiation in inheritance dispute resolution. They are negotiation using formulation of theology cum tradition, negotiation using fiqh cum tradition, and negotiation using indigenous wisdom and diversity. Among the three, the formulation of fiqh cum tradition comes as the mainstream solution and offer because it is a middle way to resolve inheritance disputes for the sake of assets unity and harmonious family relationship. It also becomes a role model for social based negotiation process for inheritance distribution in a multicultural society.(Artikel ini menggali model negosiasi dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Mataraman Jawa Timur sebagai respons atas tingginya angka sengketa waris yang muncul di masyarakat dan acapkali menjadi sengketa akut sosial keluarga. Dengan melakukan riset lapangan terhadap tujuh keluarga yang mengalami proses pembagian waris, artikel ini mengklasifikasi tiga model formulasi dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman. Ketiganya adalah negosiasi dengan formulasi teologi agama cum adat, negosiasi dengan formulasi fiqh cum adat, dan negosiasi dengan formulasi kearifan dan keragaman lokal. Dari ketiga formulasi tersebut, model fiqh cum adat menjadi tawaran sekaligus solusi mainstream karena merupakan jalan tengah penyelesaian sengketa waris di masyarakat demi keutuhan aset dan keharmonisan hubungan keluarga. Kategori tersebut sekaligus menjadi role model atas proses negosiasi dalam tradisi pembagian waris berdimensi sosial dalam masyarakat multikultur) 
Integrasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak Abad XVI M: Telaah Terhadap Serat Angger Suryo Alam M Irfan Riyadi; Khairil Umami
Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro'

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/iscs.v1i2.119

Abstract

: The transfer of government from Majapahit to Demak at the end of the 15th century, as well as a transition from the Hindu era to the Islamic era, also gave birth to social, political, cultural, and legal transformations. The pattern of the penetration of Islam into peaceful Javanese culture, or penetration pacifique, has shown integration in all fields. Integration creates a stable and equilibrium condition. The question that then arises is how Demak produces laws that are able to create such stable conditions. It is important to do this on the fiber Suryangalam legal text of the Demak era. The purpose of this study is to identify the Serat Suryo Alam manuscript, explore Islamic law legislation in the text, and explain how the Islamic kingdom of Demak carried out social engineering to realize a just and peaceful society. Then to answer the problem, philological and historical methods are used, while the analysis uses content analysis with Talcott Parson's integration theory. This study concludes that: 1) the Suryo Alam manuscript is a legal text that can be found in the digitization of British Library manuscripts, 2) this manuscript contains legal, material, and judicial sources at the same time, and 3) social engineering can be measured by the stages of adaptation of Hindu and Islamic law, with the Trirasa Goal of efforts, legal integration, and efforts to maintain the law in people's social lives or latency. This stage gave birth to an equilibrium society of tata titi tentrem gemahripah loh jinawi kartaraharja.
Kontestasi Merebut Kebenaran Agama (Studi Analisa di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri) Khairil Umami; Arif Wibowo
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/panangkaran.2021.0501-03

Abstract

In a socio-cultural society that is pluralistic and still upholds the values of gotong royong or customs in general that appear on the surface, there is no problem that means anything else until it leads to the issue of contestation. This can be seen at a glance in the community in Jatipurno Wonogiri District. However, the reality is that in the midst of the existing diversity, both internal and inter-religious diversity, various problems are often found that alternate between individual, social and institutional issues. The main problem that researchers want to reveal about diversity in Jatipurno District is the issue of contestation in seizing religious truth. In this study, the author wants to reveal two main issues. First, how the socio-historical arena (field) of the community in Jatipurno sub-district plays its role in seizing religious truth. Second, how each contestant plays a capital symbol to reach a habitus in society. To uncovering these two problems, researcher used a sociological approach from Pierre Bourdieu's thinking with a qualitative type of research. From the results of the analysis, it can be seen that although socio-historically the people in Jatipurno District come from the same ethnicity and race, due to the different ideological issues involved, the elites and their members have a desire to maintain their existence and increase the number of their religious organization communities. Before playing the capital symbol, each uses the arena, which the researcher simplifies into three, namely; the arena of institutions, communities and bureaucratic institutions, they use this continuously with a series of methods to form a habitus in society which in the end they play with the various capitals they have.[Dalam sosiokultural masyarakat yang majemuk dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau pun adat istiadat secara umum yang tampak  dipermukaan tidaklah terdapat suatu persoalan yang berarti apa lagi sampai mengarah pada persoalan kontestasi. Hal inilah sepintas yang terlihat pada masyarakat di Kecamatan Jatipurno Wonogiri namun, realitanya ditengah keberagaman yang ada, baik keberagaman interen umat beragama ataupun antar umat beragama sering sekali ditemukan berbagai problem yang silih berganti baik yang berhubungan dengan persoalan individu, sosial kemasyarakatan maupun institusi. Persoalan pokok yang ingin peneliti ungkap terhadap keberagaman di Kecamatan Jatipurno adalah Persoalan Kontestasi dalam merebut kebenaran agama. Dalam penelitian ini penulis hendak menggungkap dua pokok persoalan pertama, bagaimana sosio historis arena (field) masyarakat di kecamatan Jatipurno dalam memainkan perannya dalam merebut kebenaran agama, kedua adalah bagaimana masing-masing kontestan memainkan capital simbol untuk menggapai sebuah Habitus dalam sosial masyarakat. Untung mengungkap kedua persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran Pierre Bourdieu dengan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa walaupun secara sosio historis masyarakat di Kecamatan Jatipurno berasal dari suku maupun ras yang sama namun karena persoalan ideologi yang masuk berbeda – beda, sehingga para elite dan anggotanya memiliki hasrat untuk mempertahankan eksistensi dan menambah jumlah komunitas organisasi keagamannya. Sebelum memainkan capital simbol masing-masing menggunakan arena, yang peneliti sederhanakan menjadi tiga yaitu ; arena institusi, komunitas dan lembaga birokrasi, hal ini mereka gunakan secara terus menerus dengan serangkaian metode untuk membentuk suatu habitus dalam masyarakat yang pada akhirnya mereka memainkan berbagai modal capital yang mereka miliki.]
PERGESERAN PARADIGMA PEMBELAJARAN TEKSTUAL VERBALISTIK MENUJU KONTEKSTUAL DIALOGIS Arif Wibowo; Khairil Umami
Edutainment Vol 9 No 1 (2021): Edutainment : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan
Publisher : UNMUHBABEL Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.168 KB) | DOI: 10.35438/e.v9i1.407

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan simbol dan pemaknaannya dalam model interaksi guru terhadap siswa seiring adanya pergeseran pendekatan dalam pembelajaran, yakni dari model pembelajaran tekstual verbalistik menuju pada sebuah model pembelajaran yang kontekstual dialogis. Peneliti mengurai persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran G. H. Mead tentang interaksionisme simbolik sebagai pisau analisa. Objek sekaligus fokus penelitian ini yaitu interaksi guru terhadap siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasilnya yaitu simbol yang digunakan guru dalam pembelajaran kontekstual dibagi menjadi dua, yakni simbol verbal dan nonverbal. Kata, frase, kalimat, atau semua simbol dalam tatanan bahasa merupakan contoh simbol verbal. Sedangkan ekspresi wajah, gerak tubuh, sentuhan, animasi merupakan simbol-simbol dalam bentuk nonverbal. Konsep mind (pikiran) terhadap sebuah simbol siswa tidak serta merta memberikan pemaknaan, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang masuk sebelumnya. Implus, persepsi, manipulasi, dan konsumsi merupakan tahapan yang meski dilalui. Konsep self (diri), baik guru maupun siswa memiliki konsep “I” dan “Me”, sehingga terkadang menjadi subjek dan dalam kondisi tertentu juga objek. Adapun konsep society (masyarakat), particular others (rekan kerja, teman sejawat) ataupun generalized others (semua warga sekolah) berfungsi sebagai kontrol sosial.
Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi: Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo Ni'matul Fauziyyah; Khairil Umami
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.66 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i1.245

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the duties and authorities of the nazir organization in MWC NU Siman Ponorogo District in the management, maintenance and utilization of mosque and prayer room waqf in Siman Ponorogo District in terms of the Perspective of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. The type of research conducted by the author is a field research using qualitative methods. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. From this research, it is found that: 1) Nazir's organization in MWC NU, Siman District, Ponorogo Regency has been effective in carrying out his duties as stated in Law no. 41 of 2004 concerning waqf, but in terms of supervision there are still shortcomings. 2) The authority of Nazir organization in MWC NU Siman District in the management, maintenance and utilization of mosque and prayer room waqf in Mangunsuman Village according to Law no. 41 of 2004 concerning Waqf has so far been appropriate, namely in carrying out its duties and authorities in collaboration with the NU Branch, the takmir of the mosque waqf and the takmir of the musala waqf of Mangunsuman Village.
Praktik Poligami Bersyarat: Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kabupaten Ponorogo Nofita Nofita; Khairil Umami
Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2259

Abstract

This study aims to determine the marital status of conditional polygamy in Baosan Lor Village and how the rights of wives and children after divorce in conditional polygamy in Baosan Lor Village. The type of research conducted by researchers is qualitative, field research using an empirical normative approach. The results of this study concluded that conditional polygamy, with the condition proposed by the first wife to divorce the second wife after giving birth, is a condition that negates or contradicts the purpose of the marriage contract or even prevents the husband from enjoying his marriage, so conditions like this are void, and these conditions are conditions prohibited by religion, but the marriage remains valid. The fulfillment of the rights and obligations of wives and children due to divorce in conditional polygamy is not fulfilled correctly and is neglected. The reason is that the husband cannot be fair to his wife because he is more inclined to his first wife. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor dan Bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa poligami bersyarat dengan syarat yang diajukan oleh istri pertama untuk menceraikan istri kedua setelah melahirkan merupakan syarat yang meniadakan atau bertentangan dengan tujuan akad nikah atau bahkan menghalangi suami untuk menikmati pernikahannya maka syarat-syarat seperti ini adalah batal dan syarat tersebut merupakan syarat yang dilarang agama, namun pernikahan tetap sah. Pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak akibat perceraian dalam poligami bersyarat tidaklah terpenuhi dengan baik dan terabaikan. Penyebabnya suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya karena lebih cenderung ke istri pertamanya.
Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Umami, Khairil
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497

Abstract

Transaksi Jual beli sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Sehingga Artikel ini ditulis untuk menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah mengajukan pembiayaan kepada penggugat untuk pembelian material bangunan kandang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017 yang pembayarannya dicicil selama 3 tahun dan Dalam perjanjian tersebut tergugat menjaminkann 1 (satu) bidang tanah hak miliknya selua 1450 m2 yang berada di Desa Panggung Magetan. dan setelah berjalanya waktu nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Magetan. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam.
Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Umami, Khairil
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497

Abstract

Transaksi Jual beli sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Sehingga Artikel ini ditulis untuk menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah mengajukan pembiayaan kepada penggugat untuk pembelian material bangunan kandang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017 yang pembayarannya dicicil selama 3 tahun dan Dalam perjanjian tersebut tergugat menjaminkann 1 (satu) bidang tanah hak miliknya selua 1450 m2 yang berada di Desa Panggung Magetan. dan setelah berjalanya waktu nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Magetan. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam.