Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta QUALITY Masyarakat Berdaya dan Inovasi
Nuridin, Nuridin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ISLAMIC VALUES IN INCLUSION LEARNING MANAGEMENT IN SCHOOL OF LIFE LEBAH PUTIH SALATIGA Nuridin, Nuridin; Jupriyanto, Jupriyanto; Indraswari, Elvrida Rosalia
QUALITY Vol 7, No 2 (2019): QUALITY
Publisher : Pascasarjana IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/quality.v7i2.6294

Abstract

The aim of this study is to describe: (1) planning (2) organizing; (3) implementation: and (4) inclusive learning assessment system at the Salatiga White Bee School of Life. This research uses a qualitative approach. The research subjects were the Principal and facilitator. Data collection techniques used semi-structured interviews, participatory observation, and documentation studies which were then analyzed by data reduction, data display, and drawing data conclusions. Based on the results of the study it can be concluded that: (1) planning includes; the curriculum used is KTSP with some modifications, facilitators, and school consultants are involved in setting learning plans; (2) organization includes; organizing learning layouts, learning resources, and methods and media in learning, (3) implementation includes; development of life skills and finding identities, prioritizing enjoyable learning, and facilitators who help ABK, and (4) the assessment system includes; authentic appraisers, and report cards for ABK.
Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial Widyastuti, Tiyas Vika; Hamzani, Achmad Irwan; Nuridin, Nuridin; Wildan, Muhammad
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 1 (2020): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.14 KB) | DOI: 10.33292/mayadani.v1i1.2

Abstract

Fenomena migrasi yang berwajah perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluraga seperti dijadikan objek tanggungan utang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk didalamnya menjadi Tenaga Kerja Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan tenaga kerja migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat pemiskinan maupun di seluruh tahapan migrasi, yaitu pra, pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan. Sila ke 5 Pancasila, sebagai Dasar Nilai Keadilan Sosial, mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 berdasarkan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memiliki tujuan melindungi pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri mendapatkan hak perlindungan tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jelas disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar Negeri serta Pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan. Dalam pelaksaaannnya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri sering kali tidak memberikan pemahaman dan wawasan terhadap calon tenaga kerja migran tentang arti pentingnya perlindungan hukum dan bagaimana mereka bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri jika mengalami kekerasan ataupun pelecehan di negara tujuan bekerja. Kegiatan Sosialisasi ini salah satunya dimaksudnya memberikan pemahaman dasar berkenaan perlindungan hukum dan upaya yang harus dilakukan jika mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam Maerani, Ira Alia; Nuridin, Nuridin
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan. This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.
Co-Authors Fachry Abda El Rahman Indraswari, Elvrida Rosalia Ira Alia Maerani Irawan, Gufron Irwan Irwan Muhammad Wildan Tiyas Vika Widyastuti