Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial Widyastuti, Tiyas Vika; Hamzani, Achmad Irwan; Nuridin, Nuridin; Wildan, Muhammad
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 1 (2020): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Fenomena migrasi yang berwajah perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluraga seperti dijadikan objek tanggungan utang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk didalamnya menjadi Tenaga Kerja Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan tenaga kerja migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat pemiskinan maupun di seluruh tahapan migrasi, yaitu pra, pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan. Sila ke 5 Pancasila, sebagai Dasar Nilai Keadilan Sosial, mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 berdasarkan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memiliki tujuan melindungi pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri mendapatkan hak perlindungan tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jelas disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar Negeri serta Pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan. Dalam pelaksaaannnya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri sering kali tidak memberikan pemahaman dan wawasan terhadap calon tenaga kerja migran tentang arti pentingnya perlindungan hukum dan bagaimana mereka bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri jika mengalami kekerasan ataupun pelecehan di negara tujuan bekerja. Kegiatan Sosialisasi ini salah satunya dimaksudnya memberikan pemahaman dasar berkenaan perlindungan hukum dan upaya yang harus dilakukan jika mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi, Sanusi; Asmarudin, Imam; Wildan, Muhammad; Pratama, Erwin Aditya
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial Tiyas Vika Widyastuti; Achmad Irwan Hamzani; Nuridin Nuridin; Muhammad Wildan
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i1.2

Fenomena migrasi yang berwajah perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Selama ini perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluraga seperti dijadikan objek tanggungan utang, aset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk didalamnya menjadi Tenaga Kerja Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan tenaga kerja migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di desa akibat pemiskinan maupun di seluruh tahapan migrasi, yaitu pra, pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan. Sila ke 5 Pancasila, sebagai Dasar Nilai Keadilan Sosial, mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 berdasarkan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memiliki tujuan melindungi pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri mendapatkan hak perlindungan tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jelas disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar Negeri serta Pasal 27 mengatur tentang penempatan TKI di Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan. Dalam pelaksaaannnya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri sering kali tidak memberikan pemahaman dan wawasan terhadap calon tenaga kerja migran tentang arti pentingnya perlindungan hukum dan bagaimana mereka bisa melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri jika mengalami kekerasan ataupun pelecehan di negara tujuan bekerja. Kegiatan Sosialisasi ini salah satunya dimaksudnya memberikan pemahaman dasar berkenaan perlindungan hukum dan upaya yang harus dilakukan jika mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Achmad Irwan Hamzani; Tiyas Vika Widyastuti; Sanusi Sanusi; Imam Asmarudin; Muhammad Wildan; Erwin Aditya Pratama
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.3

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakan Kelas II.B Kota Tegal Soesi Idayanti; Fajar Dian Aryani; Tiyas Vika Widyastuti; Achmad Irwan Hamzani; Dairoh Dairoh
Khadimul Ummah Vol 3, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ku.v3i1.3800

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi Program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah’ Kota Tegal Evy Indriasari; Tiyas Vika Widyastuti; Fajar Dian Aryani; Dinar Mahardika; Achmad Irwan Hamzani
AKM Vol 4 No 1 (2023): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v4i1.865

Siswi SMA/SMK merupakan usia transisi dari masa remaja menuju usia yang dianggap dewasa menurut hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karenanya, pengenalan terhadap peristiwa dan akibat hukum baik secara hukum perdata maupun hukum pidana berkaitan dengan subjek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 amatlah penting bagi mereka. Demikian pula dengan dalam kemajuan teknologi elektronik yang sangat erat dengan hukum pidana jika disalahgunakan terus berkembang pesat saat ini, haruslah bijak dalam penggunaan teknologi, agar adagium “jarimu harimu” tidak menyeret ke ranah tindak pidana. Hasil pengabdian ini menunjukkan pemahaman hukum siswi SMA/SMK pada Panti Asuhan Putri ‘AISYIYAH’ Kota Tegal masih minim karena keterbatasan informasi baik melalui media offline maupun online (adanya larangan penggunaan handphone dan internet).

THE MODEL OF ENVIRONMENTAL REGULATION BASED ON AN ECOLOGICAL JUSTICE Tiyas Vika Widyastuti
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i1.30543

This research was conducted to find out how strong and efficient the policies made by the government in creating a good living environment in order to achieve an ecological justice. This study uses the Socio Legal Research with the sociology of law approach (sociology jurisprudence). Based on several incidents of environmental damage, one of which was released by AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of Indonesia) recorded that there were 40 cases of criminalization and violence against indigenous peoples in 2020. Of the 40 cases, there were 39,069 indigenous people grouped into 18,372 heads of households experience losses both economic, social and moral losses. The total area of the 40 cases reached 31,632.67 hectares. The regulations issued by the government through Act No. 32 of 2009 concerning PPLH its application has not been optimal in environmental management efforts based on ecological justice, this is evidenced by the large amount of environmental destruction especially customary forests carried out by corporations for the benefit of plantations, animal husbandry and others.

Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakan Kelas II.B Kota Tegal Idayanti, Soesi; Aryani, Fajar Dian; Widyastuti, Tiyas Vika; Hamzani, Achmad Irwan; Dairoh, Dairoh
Khadimul Ummah Vol. 3 No. 1 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ku.v3i1.3800

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi Program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Peranan Lembaga Kerjasama Bipartit Perusahaan di Kota Tegal Sebagai Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Tiyas Vika Widyastuti; Gufron Irawan; Anindita Dwi Hapsari
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Perselisihan hubungan industrial dapat diminimalisir dengan berbagai pilihan media atau mekanisme sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial.Salah satunya adalah dengan dibentuknya suatu forum komunikasi dan konsultasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja/buruh.Forum ini kemudian lebih sering disebut sebagai Lembaga kerjasama bipartit.Berbagai keunggulan karakteristik, peran dan fungsi yang dimiliki lembaga ini mempermudah bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.Namun sayangnya di dalam praktik, masih banyak perusahaan-perusahaan di Kota Tegal yang belum memiliki dan menerapkan lembaga kerjasama bipartit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peranan lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum/tidak dibentuknya lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, datanya sekunder berupa dokumen hukum, dan analisis datanya menggunakan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal memiliki 3 (tiga) peranan yang berdampak positif pada kemajuan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar memiliki lembaga kerjasama bipartit di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan belum/tidak dibentuknya lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah kurang pahamnya pihak manajemen perusahaan dan buruh terkait adanya kewajiban membentuk lembaga kerjasama bipartit serta ketentuan sanksi administratif yang harus diterima jika melanggarnya.

Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif Sanusi, Sanusi; Idayanti, Soesi; Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

This research is conceptual research that intends to examine the idea of democracy in progressive legal development. As a means of state policy, the development of laws carries a variety of implications. During that time the law was only understood as a rigid rule and put too much emphasis on aspects of the legal system regardless of the relationship between the law and the issues that had to be addressed, such as social issues. The law is synonymous with the order as a mirror of the regulation of the ruler, on the other hand, there is also an understanding of the law that emphasizes more on the legitimacy aspect of the rule itself. Responsive law is results-oriented, i.e. on goals that will be achieved outside the law. A hallmark of responsive law is the search for implied values contained in rules and policies. In this responsive legal model, they express disapproval of what they consider to be standardized and inflexible interpretations. Legal products that are responsive to the manufacturing process is democratic, namely participation, which invites the participation of as many elements of society as possible, both in terms of individuals, and community groups, and must also aspire to come from the wishes or desires of the community. This means that the product of the law is not the authority of the ruler to simply legitimize his power.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search