Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PUBLICITAS Journal Presumption of Law
Nuraeni, Yeni
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Yeni Nuraeni
PUBLICITAS Vol 12, No 2 (2018): Publicitas
Publisher : PUBLICITAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesaia telah dirumuskan dalam pasal 21 ayat (2) huruf a da b Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Analisis data pada penelitian ini adalah akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mendepenelitiankan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dikarenakan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdakwa telah cakap hukum, tidak ada alasan pemaaf, terpenuhi unsur kesalahan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat 2 alat bukti yaitu yuridis berdasarkan pancasila dan non yuridis yaitu teori pendekatan keilmuan hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.    Kata kunci : Petanggungjawaban Pidana , Pelaku, Jual Beli.
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DITINJAU DARU UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Yeni Nuraeni; Ana Septiana
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v1i2.91

Abstract

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada, namun dibalik kemudahan tersebut menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu diantaranya apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli. Oleh karena itu pemerintah harus turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online.Untuk Mengetahuiakibathukumyang timbul apabila salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa perjanjian Jual beli melalui toko online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional yang dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian jual beli online pun tidak lepas dari adanya kealpaan antara penjual maupun pembeli. Adapun perlindungan hukum pada perjanjian jual beli online ini pada dasarnya juga sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dalam perjanjian jual beli online ini juga terdapatnya dokumen perjanjian yang dimana dokumen ini berupa dokumen elektronik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN REBUBLIK INDONESIA Yeni Nuraeni; Arif Rahmat Hidayat
Journal Presumption of Law Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v3i1.987

Abstract

Hoax merupakan penyebaran berita bohong yang seringkali mempergunakan akses telematika seperti media sosial. Perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup kejahatan siber. Penegakan hukum dalam bidang telematika seringkali berbenturan dengan cara pengungkapan ekspresi yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab, melalui penyebaran konten-konten bohong dan menyesatkan, salah satunya tentang corona. Untuk membatasi perilaku kejahatan-kejahatan baru di media sosial, maka diperlukan upaya penanganan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.. Metode penelitian menggunakan spesifikasi deskripitf analitis dengan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan tahapan penelitian melalui studi kepustakaan, dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara evaluasi, interprestasi, dan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tindak pidana hoaks virus corona di media sosial meliputi konten mengelabui/gurauan (Satire), menyesatkan (Misleading), meniru (Imposter), memalsukan (Fabricated), menyalahi (False), manipulasi (Manipulated) dan aksi vandalisme. Penanganan tindak pidana hoaks corona oleh Kepolisian, meliputi 1) Penerbitan Maklumat Kapolri; 2) Layanan Tanggap Covid-19, 3) Patroli Siber, dan 4) Sosialisasi tentang hoax di media sosial. Penelitian ini disimpulkan bahwa tindak pidana hoaks corona di media sosial termasuk kejahatan siber dengan upaya penyebaran berita bohong dan menyesatkan publik, yang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik diancam dengan sanksi penjara selama 6 tahun.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANAN UANG RUPIAH PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Eggi Suprayogi; Yeni Nuraeni
Journal Presumption of Law Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 tahun 2021
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v3i2.1513

Abstract

Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan, Namun kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan memahami Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran dan Penyimpanan Uang Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif - analitis, yaitu untuk menggambarkan f akta berupa data realita lapangan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Metode pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Empiris yang dibantu Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian empiris - normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang - undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran dan penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan, sesuai dengan tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia, Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan pemalsuan mata uang dibagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal.
IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E LITIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 Yeni Nuraeni; Firman Pratama
Journal Presumption of Law Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v4i2.3280

Abstract

The development of the era in the Revolution 4.0 era where there was a leap of progress towards digital, the world of justice was also required to follow the developments of the era, coupled with the occurrence of the COVID-19 pandemic which required people to avoid direct interaction. Electronic Judiciary or E-Litigation is a solution for all which is a form of implementation of the legal principle of costante justitie (quick trial and low cost) and it is hoped that this E-Litigation can penetrate the barrier to the effectiveness of the judiciary and is expected to overcome geographical constraints and reduce the high cost of litigation. and become a solution during a pandemic. This study aims to find out how the implementation of E-Litigation in the Majalengka District Court is based on supporting theories and Supreme Court Regulation (PERMA) 1 of 2019, and the Civil Procedure Code, and what impacts occur after the implementation of E-Litigation. The method used in this study is descriptive analysis by analyzing existing regulations regarding E-Litigation and their application in the field, with a normative juridical approach, which basically uses the rules in the applicable legal provisions such as the articles in the legislation. invitation and expert opinion (doctrine), The results of this study indicate that most of the implementation of E-Litigation in the Majalengka District Court is in accordance with the existing PERMA, but if you look at the Civil Procedure Code there are many differences and contradictions in it which are one of the obstacles and also the lack of public knowledge about the procedures. trial with this E-Litigation system. However, the Majalengka District Court continues to actively carry out socialization not only to the general public but also to other legal practitioners.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Yeni Nuraeni; Deni Heriawan
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4634

Abstract

It is undeniable that the increasingly sophisticated advances in technology can no longer be overcome. We all agree that technological advances, especially in Indonesia, have touched all levels of society. This has brought a change in new lifestyles, but most of our society is not fully prepared to face the advances in technology, many of which are misused. One tangible form of technological progress is the ease of accessing the internet which encourages people, especially teenagers, to access pornographic actions and pornography. This has caused moral damage to the generations of the Indonesian people and this has also become one of the reasons for the rise of criminal cases, for example the rape of both adults and children. Based on this, the identification of the problems that will be examined in this study is about law enforcement for the rape of minors and legal remedies in dealing with the rape of minors. The purpose of this study was to find out about the law enforcement of rape of minors and legal efforts to deal with the rape of minors. The approach used is a juridical approach. The data used in this study are secondary data obtained from literature studies. After the data is collected, and analyzed qualitatively. From the results of this study it can be concluded that the criminal acts of rape that occurred lately often occur and those who are victims not only to adults but the perpetrators of crimes often target minors to be imprisoned. Criminals use telecommunication tools based on modern technology, because through social networks to ensnare victims they are easily deceived by lure and so on.
TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN MITRA (PENGEMUDI GO-JEK) DALAM APLIKASI GO-FOODAKIBAT KONSUMEN YANG TIDAK MEMBAYAR PESANANNYA Rani Dewi Kurniawati; Yeni Nuraeni
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.6422

Abstract

Transportasi online saat ini banyak hadir di Indonesia, salah satunya adalah Go-Jek yang merupakan transportasi online berbasis aplikasi. Berbagai fitur layanan disediakan oleh GO-JEK Indonesia,diantaranya adalah Go-Food. Layanan pesan antar makanan untuk konsumen yang menginginkan berbagai jenis makanan pada suatu toko atau restoran dapat dilakukan dengan order melalui aplikasi Go- Food.Pada prakteknya terjadi berbagai macam kendala, diantaranya adalah terjadinya pemesanan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan pembayaran tunai atau COD (Cash on Delivery), yaitu berupa order fiktif dan pembatalan order ketika makanan telah dibayar oleh Mitra atau pengemudi GO-JEK kepada toko atau restoran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian , adapun 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti adalah hubungan hukum antara para pihak dalam fitur Go-Food, tanggung jawab GO-JEK Indone- sia, dan perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dalam penggunaan aplikasi Go-Jek, para pihak tunduk dan terikat pada perjanjian elektronik kerjasama kemitraan, dimana perjanjian ini merupakan perjanjian baku serta memuat pula beberapa klausula baku yang dalam hukum dilarang sehingga berakibat perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak untuk mengkaji ulang klausula pada perjanjian yang dibuatnya , sehingga tidak akan ada kerugian yang dialami oleh Mitra atau Pengemudi GO-JEK dalam penggunaan fitur GO-Food oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.
Co-Authors Ana Septiana Arif Rahmat Hidayat Deni Heriawan Eggi Suprayogi Firman Pratama Rani Dewi Kurniawati