Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MOTIVASI PEMERINTAH SKOTLANDIA MELAKUKAN REFERENDUM SEBAGAI UPAYA PEMISAHAN DIRI DARI BRITANIA RAYA PADA TAHUN 2014 Putra, Rinaldo Dwi; Tjarsono, Idjang
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2: WISUDA OKTOBER 2016
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research describes about the motivation of the Scottish Government for a referendum as an attempt secession from the United Kingdom in 2014. The United Kingdom are a combination of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Scotland?s area are 78.772 km2 or covers one-third of the United Kingdom. The Scottish government have different views and ideas with the British Government on policy making in some sectors. Scotland also has a great potential in the oil and gas resources that should be able to support the national economy.This research using qualitative method that collect data related from various sources. The writer collects data from books, encyclopedia, journals, mass media, and websites to analyze about motivation of Scottish Government conduct a referendum on independence. The theory applied in this research is the perspective of realism to the theory of ?public policy? by William N. Dunn.The results of this research shows that the Scottish Government's ambition to make Scotland a more democratic, build more prosperous country, and realize a more equitable society. Scotland?s Referendum was held on September 18, 2014, with the result that 55.25 percent of the people of Scotland choose to still be a part of the United Kingdom and 44.65 percent choose independence.Key words: referendum, public policy, national economy
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN) Putra, Rinaldo Dwi; Riyadi, Sayed Fauzan; Nanda, Ilham Yuri; Bangun, Anza Ronaza; Ammelia, Euis
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.856

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai leading sector, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.